Kalau saya boleh tafsir poin kedua dari kesepakatan prabowo dan paloh. Radikalisme ditujukan ke semua ideologi atau kelompok. Bukan spesifik ke Islam. Seperti yang sering saya tulis selama ini, radikal itu peruncingan ideologis. Bukan fundamentalisme ideologis.
Sosialisme demokrasi kalau meruncing ke kanan, jadinya ya neoliberalisme. Kalau meruncing ke kiri, bisa jadi komunisme. Bahkan nasionalisme pun kalau meruncing bisa jadi fasisme atau ultra nasionalis.
Mengenai poin ketiga, frase amandemen yang bersifat menyeluruh, saya menangkap kesan ini bisa kembali ke UUD 1945. Bukan sekadar mengamandemen beberapa pasal semata.
Artinya, ada indikasi ke arah tata ulang pengelolaan sistem kenegaraan. Istilah yang dipakai amandemen yang menyeluruh berarti secara teknis diarahkan kembali ke UUD 1945.
Jadi pahami dulu kerangka besar pandangan yang mendasari joint statement PS-Paloh. Baru kita kritik atas dasar kerangka pemikiran itu.
Misalnya, kalau benar akan menuju amandemen menyeluruh atau kembali ke UUD 1945, bagaimana dengan masa jabatan presiden? Bagaimana menjabarkan pengertian “setelah itu dapat dipilih kembali? Artinya kita mau opsi mana terkait masa jabatan presiden?
Di amerika cukup dua kali masa jabatan. Di Prancis satu kali jabatan, namun 7 tahun. Terus terkait pasal bahwa presiden dipilih melalui musyawarah untuk mufakat oleh MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat yang tertinggi. Kira kira gimana implementasinya.
Menurut saya, justru pertemuan prabowo paloh ini jauh lebih serius daripada selfa selfi jokowi-prabowo di istana beberapa hari lalu.
Pertemuan kedua tokoh ini justru pertemuan politis yang sesungguhnya. Dan substansial. Terlepas apapun hasilnya nanti.
Hendrajit, Wartawan Senior, Direktur GFI
