Jangan Jadi Maling Konstitusi, Tuna Netra Melawan dan Harusnya Permensos 18/ 2018 Digugurkan

PRIBUMINEWS.CO.ID – Kisruh tentang Anak Tuna Netra di Wiyata Guna  Bandung, menyita banyak perhatian. Banyak yang cari panggung dan ingin tampil bicara dengan data mentah. Bahkan ada yang sotoy aias bahasa alaynya Sotahu.

Baiklah kalau kita bedah anatomi kasus Wiyata Guna memang pemantiknya adalah dikeluarkannya Permensos No 18 tahun 2018, sebuah Perundangan tentang “ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.”

Sejak adanya ini permensos ini ada indikasi hak-hak yang sudah didapatkan terancam dicabut. Peraturan ini mengganti panti menjadi balai, khusus kasus Wiyata Guna warga disabilitas hanya memiliki waktu enam bulan untuk hidup dan belajar hidup disana.

Pada Selasa (14/01/2020) ada 32 warga Wyataguna terusir dari tempat tinggalnya selama ini, dengan tidak manusiawi. Pengusiran ini mulai terjadi sekitar pukul sebelas siang, korban diusir tanpa babibu. Pegawai Wiyata Guna dan aparat mendatangi asrama. Korban yang tinggal disana mulanya bertahan dengan mengunci pintu, tetapi pegawai Wiyata Guna dan aparat memaksa masuk lewat jendela. Hal ini absurd. Bukan hanya itu korban tidak tahu barang-barang yang dikeluarkan paksa. Satu koper milik salah satu korban hilang. Mereka akhirnya memilih bertahan di depan Gedung Wiyata Guna sampai haknya dikembalikan.

Korban pengusiran hanya diberikan waktu lima hari untuk meninggalkan panti yang telah menjadi kehidupannya. Sebelum terjadi pengusiran, korban sempat meminta agar diberikan waktu selama satu bulan, tapi ditolak pihak balai. Diantara korban terdampak ada yang memilih menghutang agar dapat menyewa kos. Sebagian pulang kerumah keluarga dengan terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan. Tidak sedikit yang menyewa kos untuk 2-4 orang per kamar.

Warga Wiyata Guna yang terusir secara paksa sesungguhnya diterminasi secara sepihak. Karena untuk membuat status terminasi warga harus menandatangani surat terminasi. Sedangkan selama ini mereka tidak pernah menandatangani surat semacam itu. Satu hal yang perlu dipahami, sungguh tidak benar ini terjadi. Negara harusnya memberikan lebih pada penyandang disabilitas malah mencabut hak yang selama ini sudah didapat, dengan cara yang tidak manusiawi. Seperti biasanya negara selalu menjadi pihak yang terdepan dan harus menang, bahkan diduga menindas warga negaranya, alih-alih memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya hadirnya Permensos ini bukannya memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk rakyat apalagi penyandang disabiltas netra, justru ini menyebabkan bencana kemanusiaan yang memilukan seklaigus memprihatinkan, seperti tak ada Pasal 33 UUD 1945 ditegakan disini, padahal itu UU tertinggi bangsa bermartabat ini. Sungguh betapa kejam kasus ini terjadi di Bandung.

Akibat itu maka kondisi tersebut menjadikan para tuna netra ini menuntut. Inilah isinya: Kami Tuna Netra Melawan menuntut: 1. Mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak-hak yang sudah direnggut dari temanteman disabilitas 2. Menuntut pemerintah untuk menghapus Permensos NO 18 tahun 2018 yang menindas penyandang disabiltas 3. Mendesak kemensos untuk menetapkan lembaga Wyatguna sebagai panti dan mengembalikan hak hidup Warga Wyataguna 4. Menuntut pemerintah bertanggung jawab terhadap semua kerugian materiil ataupun inmaterriil yang muncul karena proses pengusiran 5. Menuntut pengoptimalan distribusi keahlian penyandang disabilitas. #savewyataguna #tunanetramelawanBerandaHukum Komplek Wiyata Guna adalah untuk Tuna Netra begitu sejarhnya, solusinya semua kepentingan tetap hadir di komplek Wiyataguna berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan pada fungsi dan regulasi yang ada yaitu:

  1. Balai tetap hadir di komplek Wiyata Guna dgn fungsi rehabilitasi sosial lanjutan
  2. Panti juga tetap hadir di komplek Wiyata Guna dgn fungsi rehabilitasi sosial dasar
  3. SLBN A juga hadir di komplek Wiyata Guna utk menjalankan fungsi pendidikan.             

Mari kita simak sejarahnya soal Wiyata Guna itu yang notabene hampir seluruh penduduk kota Bandung sudah tahu.

Sejarah Komplek dan Status Tanah

Komplek Wiyata Guna adalah untuk Tuna Netra inilah kisah awalnya adalah C.H.A. Westhoff adalah dokter spesialis mata yang memulai bekerja dengan mendirikan Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Nederlandsch Oost-Indie atau Yayasan Perbaikan Nasib Orang Buta. Pelindung yayasan ini adalah Gubernur Jendral W. Rooseboom. Pada tahun itu juga didirikan Bandoengsche Blinden Instituut di Tjitjendoweg dengan dua orang siswa, Johanna Everdina Schutter dan Albert Borgerhoff. Setelah sempat berpindah tempat ke Jl. Braga, sekolah ini kemudian menetap di Jl. Pajajaran sampai sekarang dan namanya menjadi Wiyata Guna. Tahun 1907 Westhoff mendirikan Koningin Wilhelmina Ooglijdergasthuis yang sekarang menjadi Rumah Sakit Mata Cicendo.

Surat keputusan gubernur th 1986 Wiyata Guna hanya untuk panti, slb, mesjid, gereja, dan braile/Dok

Dilihat dari kisahnya Wiyata Guna punya kekuatan histori. Dikuatkan juga soal tanah yang sat ini dihuni ada keputusan Gubernur tahun 1986 zaman Yogie SM, Wiyata Guna hanya untuk panti, SLB, Masjid, Gereja, dan Braile. Tak ada peruntukan untuk balai yang dibuat dalam Permensos itu. Bisa jadi inilah yang diduga akan jadi “maling konstitusi”. Sebab jika dirunut sebuah tanah adalah akan bersejarah dalam kisah dasar.  Keputusan Gubernur Jabar tahun 1986 isinya masih dalam ketikan mesin tik itu jelas anatomi sejarahnya A. N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JABAR. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA. DRS. H. KAMAL HAYAT.

Baiklan agar tak diawang-awang buktinya ini isi:

Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Barat. Tanggal : 4 – 8 – 1986. Nomer : 593321/SK 294/DI TAG /1986 .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAWA BARAT.

MEMBACA.

a. Surat permohonan tanggal 30 Juni 1986 dari Drs. A. A. GEDE RAKA, bertindak untuk dan atas nama Departemen Sosial RI. CQ. Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Barat, yang maksudnya untuk memperoleh Hak Pakai atas bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara, luasnya 39.880 M2, terletak di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kotamadya Bandung. 

Tanah tercatat bekas Hak vig Verp No. 5446 … atas nama De Be Bandoeng Gev Vereniging tot Verbiteging Van Net Lot der Blinder in Nender Landesch Oost India, surat hak tanah tgl 3-2-1927 No 60 tgl 4-7-1906 No 168 dan tgl 22-3-1906 No. 21 …. tanah yang dikuasai langsung oleh negara. … Surat ini untuk pencatatan dan penegasan…. peruntukan : Kantor P. R. P. C. N. WIYATA GUNA, SLBNA, PERUMAHAN KARYAWAN, AULA, WORKSHOP, MASJID, GEREJA, ASRAMA SISWA DAN KANTOR B. P. B. I.

1. …..Pemegang Hak Pakai Tanah….

2. Hak Pakai yang diberikan dengan surat keputusan ini berlaku untuk selama tanah tersebut dipergunakan oleh pemegang Hak Pakai untuk Kantor P. R. P. C. N. Wiyata Guna, SLBN A, Perumahan Karyawan Aula, Work Shop, Mesjid, Gereja, Asrama Siswa dan BPBI, kecuali dalam hal hal seperti ditetapkan pada angka 5,6 dan 11 .

3. Bidang tanah yang bersangkutan wajib dipelihara sebaik baiknya dan benar benar digunakan sesuai dengan maksud pemberiannya.

4. Bidang tanah yang bersangkutan hanya akan dipergunakan untuk kantor PRPCN WIYATAGUNA, ….sama sesuai pasal 3.

5. Pemegang Hak Pakai wajib menyerahkan kembali haknya kepada pemerintah apabila tanahnya baik seluruhnya atau sebagian tidak lagi digunakan untuk keperluan tersebut tadi, dalam hal terakhir, maka Hak Pakai selanjutnya hanya akan berlaku terhadap sisa tanahnya.

6. Hak pakai ini sewaktu waktu dapat dibatalkan oleh pemegang hak pakai, hal mana harus diberitahukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat c. Q. Kepala Direktorat Agraria di Bandung selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pembatalan tersebut. 11. Kami sewaktu waktu berhak untuk menghentikan /mencabut hak pakai ini bila pemegang hak pakai ternyata : (a) melanggar ketentuan ketentuan dalam angka 3 dan/atau 4 dan atau b) tidak memenuhi kewajiban kewajiban dalam angka 7 dan /atau 8 dan atau 9 : …12. Tanah diserahkan kepada pemerintah dalam keadaan baik bila peruntukan dilanggar.

Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, dan hak hak atas tanah jaman hindia sejak berlaku UUPA thn 60 harus dikonversi terakhir 1980.

Dalam hal ini Tanah itu katanya ada sertifikat hak milik Kemensos betulkah? Permensos No 18 tahun 2018 menyatakan Hak pakai Dinsos Propinsi tidak dipakai, padahal Sejak 1986 Depsos adalah pemegang hak pakai utk kantor Panti Wyata Guna. Dan Wiyata Guna harusnya sejak 1986 plus 30 tahun.

Masalahnya tanah-tanah di Bandung asal hak barat kemudian dikuasai negara. Rata-rata sejak tahun 1981. Bisa diajukan kepemilikan.. Dengan kategori apabila memiliki fakta telah merawat mengelola selama 30 tahun.

Saat ini sejumlah Pengurus Organisasi, Lembaga, Tokoh Masyarakat, dll (daftar nama terlampir) Salam solidaritas, Teman disabilitas, teman teman mahasiswa, para simpatisan, relawan, dan segenap masyarakat Kita turut prihatin atas kejadian 35 mahasiswa tunanetra yang sampai saat ini tidur di trotoar Jalan Pajajaran Bandung beratapkan langit dengan kondisi yang tak menentu, mereka korban kebijakan kementerian sosial R I.

Sebagai rasa solidaritas kita, anggota Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra bersama seluruh elemen masyarakat akan memberikan dukungan moril melakukan doa bersama: Jumat, 17 Januari 2020 pukul 13.30 WIB di trotoar jl. Pajajaran no 52 Bandung depan asrama Wyata Guna.

“Sekaligus memberikan tanda tangan petisi sebagai dukungan Mohon sebarkan ke seluruh jaringan Undangan untuk umum Mungkin kita tak dapat membantu dengan materi tapi dengan keyakinan melalui doa-doa lah semoga para pemimpin dapat dilembutkan oleh Allah Swt Amin,” ujar H. Ahmad Basri 

Daftar undangan: 1. DPP Pertuni 2. DPD Pertuni Jawa Barat 3. DPC Pertuni Kota Bandung 4. DPD PPDI Jawa Barat 5. DPC PPDI kota Bandung 6. PP ITMI 7. PW ITMI Jawa Barat 8. PC ITMI kota Bandung 9. DPP Petki 10. DPD Petki Jawa Barat 11. Pengurus Pertapi pusat 12. Pengurus Pertapi Daerah Jawa Barat 13. DPP Porti dan jajaran 14. Ikatan Alumni SLB 15. Ikatan Alumni Wyata Guna 16. IGPKH tingkat pusat, daerah, dan cabang 17. YGPPT 18. YPWG 19. BALVI 20. Samsi Duha FOUNDATION 21. Jaringan komunitas disabilitas 28. Pengurus PERSIB 29. Kang Acil Bimbo 30. TIM Jabar Bergerak 31. Elemen Mahasiswa se bandung raya 31. Serta seluruh elemen masyrakat 17. Satu Indonesia. 

Sementara itu tokoh Sunda Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan harusnya Gubernur Jabar dan Biro hukum ngumpulin pakar bukan nyelesain parsial. Dan minta lahan 1500 M2. “Ini aneh harusnya baca sejarahnya,” jelas Andri. 

Fokus itu teknis sekali bertentangan dengan ghirah anak anak…. Akan percuma…. Bukan soal assets soal konstruksi hukum ke public policy, jelasnya.

“Dikatakan Andri bahwa pada Minggu besok akan ada yg mau ajak longmarch Bandung Jakarta atas kasus Wiyata Guna ini, Ingin tahu kalau sudah begini apakah Universitas bergerak tidak?” paparnya 

Dari Biro Hukum Pemda Jabar mengatakan bahwa Fokus utama pak Guberner saat ini adalah memanusiakan anak-anak. Masalah asetnya sedang dimediasi

Eni mengatakan bahwa bada shalat jumat, Pak gub memberikan pers release di Wiyata Guna.

Sampai tulisan ini turun inilah yang mungkin akhirnya terurai dan Alhamdulillah Setelah maraton panjang berunding, berunding, dan berunding, dari magrib sampai azan subuh berkumandang, akhirnya ditandatangani Nota Kesepahaman untuk kembalinya mahasiswa-mahasiswa disabilitas Wyata Guna yang sudah tidur di tenda di trotoar jalan selama 5 hari. Tidak direlokasi ke Cibabat yang bukan solusi, apalagi ke hotel yang dijanjikan oknum bayangan pemerintah, tapi kembali ke asrama Wyata Guna dengan pemulihan hak-hak sepenuhnya sebagaimana sebelum mereka tergusur oleh Permensos no. 18 tahun 2018.

Tidak hanya itu, ke depannya mereka akan terus berjuang mencabut permensos no 18 tahun 2018 yang telah melikuidasi ratusan panti di Indonesia dan menyebabkan ribuan disabilitas netra dirumahkan. Kalaupun itu sulit diwujudkan, mereka akan berjuang agar sistem kepantian tetap ada disamping sistem balai, setidak-tidaknya seperti sistem kuota 40-60 sebelumnya. Karena mereka tidak ingin hanya mereka yang mendapatkan kesempatan kuliah, tapi juga adek-adek angkatan mereka yang masih sekolah. Terima kasih untuk semua warga kota yang telah membantu perjuangan kawan-kawan mahasiswa Wyata Guna. Hidup adalah perjuangan! Dari kawan-kawan Wyata Guna kami belajar arti Persatuan Perjuangan!

Namun tetap Permensos yang diduga illegal ketakukan juga mungkin akan ada Long March Bandung Jakarta kaum tuna netra. Jadi baiknya kembalilah ke UUD 1945 Pasal 33 kan  sudah jelas. Bukan begitu para penguasa?!  |TIM REDAKSI PRB