REKTOR EKSEKUTOR

by M Rizal Fadillah

Ini peristiwa di kampus dimana Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof Fathur Rokhmam memecat seorang dosen yang dituduh menghina Presiden. Dr. Sucipto Hadi Purnomo sang dosen menulis dalam akunnya “Penghasilan anak anak saya menurun drastis pada lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi terlalu asyik dengan Jan Ethes ?”.

Zalim sikap Rektor tersebut. Pertama, konten akun tersebut tidak dapat ditafsirkan begitu saja sebagai ujaran kebencian atau penghinaan. Kedua, pemecatan tanpa proses administrasi adalah kesewenangan. Ketiga “ujaran kebencian” atau “penghinaan” adalah perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan secara hukum. Keempat, tidak ada keberatan Presiden atas akun tersebut. Kelima, sindiran adalah bagian hak warga untuk koreksi pemimpin. Keenam, Presiden bukan simbol negara sebagaimana alasan Rektor.

Eigenrichting atau main hakim sendiri adalah perbuatan tercela dan bisa berakibat hukum. Hanya memang Sucipto Hadi tidak berniat melakukan perlawanan. Mengingat katanya Rektor juga sedang bermasalah. Meski tidak disebutkan tapi masalah yang dihadapi adalah dugaan plagiarisme. Plagiat saat mengambil program Doktor di UGM. Senat Akademik UGM sendiri telah memanggil Rektor UNNES untuk klarifikasi.

Kembali pada eksekusi dosen yang dikaitkan ujaran kebencian dan penghinaan pada Presiden haruslah dibuktikan. Semestinya Rektor melaporkan ke Kepolisian atas dugaan tersebut dan jika sudah terbukti barulah dapat dikenakan sanksi. Jika eksekusi sendiri apalagi tanpa pembelaan atau penjelasan, maka perbuatan tersebut tak dapat dibenarkan. Menteri semestinya mengambil langkah yang perlu.

Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki asas kebebasan akademik. Rektor bukan kepanjangan tangan Presiden sehingga hal hal yang bersinggungan dengan Presiden berada di luar kapasitasnya. Ruang politik memiliki jalur sendiri. Demikian juga dengan ruang hukum. UNNES mesti dijaga wibawanya oleh Rektor yang bijak dalam memimpin di lingkungan civitas academika. Rektor bukan diktator atau eksekutor. Ketegasan sebagai dalih membela NKRI atau membela Presiden sebagai simbol negara adalah mengada ada.

Ayo pak Rektor buktikan anda bukan diktator, eksekutor, atau plagiator. Rektor adalah pemimpin di lingkungan akademik bukan jabatan politik. Pengertian Rektor dalam lingkup politik adalah pengampu jabatan tertentu di pemerintahan negara negara di dunia.

Rector Provinciae adalah istilah untuk Gubernur Romawi sejak jaman Suetonius.
Primo Rettore adalah gelar yang diberikan kepada panglima perang Italy Gabriele D’annunzio di Kota Fiume.

Nah Pak Rektor UNNES tentu adalah pemimpin institusi akademik bukan pemimpin politik. Bukan Gubernur kekaisaran Romawi atau Panglima perang Itali yang bisa memecat siapa saja atas nama keterkaitan politik pemerintahan. Apalagi sekadar  dihubungkan dengan Jan Ethes, cucu Presiden. Terlalu jauh.

*) Pemerhati Politik

Bandung, 19 Februari 2020