BAWA AGAMA DALAM POLITIK ?

M Rizal Fadillah

by M Rizal Fadillah

Menyimak wawancara Presiden Jokowi dengan wartawan BBC yang menanyakan soal kerukunan beragama cukup menarik. Awalnya soal kepemimpinan non muslim yang dijawab tidak masalah, begitu juga dengan kerukunan jawabannya soal DNA bangsa yang toleran dan moderat. Hanya ujungnya ada kalimat yang menyatakan “kadang kadang ada yang menggunakan agama untuk politik” ujar Jokowi dengan nada negatif.

Dengan cepat terlintas waktu Pemilu Pilpres lalu ada beberapa even yang dipublikasi masif baik video maupun foto Jokowi sebagai Presiden yang sekaligus juga Calon Presiden “menggunakan agama untuk politik”. Menjadi imam sholat di beberapa tempat. Menghadap kamera.
Sholat saja dipolitisasi untuk menjabat kembali sebagai Presiden. Ini namanya permainan politik.

Ketika kasus Ahok dimana terjadi demonstrasi besar besaran akibat Ahok dinilai melakukan penodaan agama, Presiden Jokowi rajin mendatangi ormas ormas Islam. Ini pun dipastikan masuk dalam ranah “menggunakan agama untuk politik”.

Menarik KH Ma ‘ruf Amin Ketua Umum MUI sebagai pasangan dalam Pilpres juga tidak bisa ditepis sebagai “menggunakan agama untuk politik”. Demikian pula ketika Presiden berkunjung ke Ponpes Al Anwar milik KH Maimoen Zubair terjadi “politisasi do’a” hasil koreksi Rommy yang kini dibalik jeruji besi.

Agama Islam yang diduga disorot oleh Presiden Jokowi. Sayangnya pandangan soal agama dan politik dirinya sangat sederhana dan keliru.
Keberadaan partai politik berasas Islam saja sudah menggambarkan agama yang berpadu dengan politik itu lumrah dan legal. Kiprah keagamaan partai adalah aspirasi dari komunitas yang diwakilinya.

Jokowi sangat keliru menyatakan bahwa agama harus dipisah dari politik sebagaimana diucapkan saat meresmikan Tugu Titik Nol di Tapanuli Selatan. Agama, khususnya Islam, tidak mungkin dipisahkan dari politik. Sejarah kenabian sudah mengajarkan keterpaduan tersebut. Al Qur’an dalam banyak ayat ayat-Nya telah menggariskan politik yang tak dapat dipisahkan dari keagamaan.

Justru cara pandang sekuler atau bahkan komunislah yang membangun jarak antara politik dengan agama. Agama candu masyarakat. Kata Aidit revolusi mental keberhasilannya adalah jauhnya agama dari masyarakat.

Nah mutatis mutandis dengan pandangan tersebut adalah bahwa “musuh terbesar Pancasila adalah agama”.

*) Pemerhati Politik

Bandung, 24 Februari 2020