PSBB

M Rizal Fadillah

by M Rizal Fadillah

Ini bukan nama persatuan sepakbola tapi istilah yang dilontarkan Presiden Jokowi mengenai penanganan wabah virus corona. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah kepanjangannya. Menghindari istilah lockdown dan karantina wilayah, dua hal yang ditakutkan pemerintah pusat.

Lockdown sebenarnya hampir sama maknanya dengan karantina, yakni warga di suatu tempat yang tidak bisa masuk atau keluar. Jika ruang lingkupnya adalah rumah disebut karantina rumah. Jika wilayah maka itulah karantina wilayah. Demikian Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutnya. Semestinya pemerintah merujuk pada undang undang ini untuk melaksanakan pengendalian wabah.

Persoalannya adalah adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar jika dilakukan karantina. Hal ini diduga bisa Presiden dan para Menteri mengerutkan dahi karena dana yang tak mencukupi dan kondisi ekonomi morat marit. Menkeu sudah menjerit jerit. Moga saja tidak bunuh diri seperti Menkeu Jerman Thomas Schaefer. Ia panik akan kondisi ekonomi sebagai dampak dari wabah virus corona di Jerman.

Kini PSBB sebagai opsi kebijakan yang diambil walau sayangnya Presiden dalam pidato awal mengaitkan dengan kondisi darurat sipil yang jika dihubungkan dengan Perpu No 23 tahun 1959 menjadi tidak relevan. Perppu dimaksudkan untuk menghadapi pembangkangan atau pemberontakan daerah saat itu. Darurat sipil berdekatan saja dengan darurat militer. Kuatnya kritik publik akhirnya diubah menjadi darurat kesehatan.

Dasar PSBB adalah Pasal 59 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Minimal kegiatannya adalah libur sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum. Social distancing menjadi dasar pembatasan. Terlaksananya PSBB di gantungkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sebelum ada PP tak bisa ada tindakan atau sanksi sanksi.

Semua pilihan mengandung risiko, pasal 52, 55, atau 59. Ketika 59 adalah pilihan maka risikonya adalah konsistenkah sosial distancing ? Petugas tidak boleh menekan publik agar berdiam di rumah, lalu lintas keluar masuk kota kabupaten bebas bebas saja. Kecuali pusat perdagangan, jual beli berjalan biasa. Hanya kerumunan yang bisa dibubarkan, tetapi sejumlah berapa ?

Kasus penolakan Luhut soal pelarangan bus AKP keluar masuk Jakarta yang dimohon Gubernur Anies berarti jumlah “kerumunan” itu sejumlah penumpang yaitu sekitar 50 an. Nah apa artinya teriak teriak “stay home” atau “work from home” jika PSBB yang “mengirit biaya APBN” ini diberlakukan. Nampaknya akan terjadi inkosistensi bahkan ambivalensi di lapangan.

Jika PSBB gagal dan penyebaran telah masif maka kebijakan tidak melakukan karantina ini jelas keliru. Artinya pemerintah harus bertanggungjawab penuh. Risiko politik juga harus ditanggung, selesai sampai sini. Bisa bisa “good bye”.
Ini darurat sipil eh darurat kesehatan eh darurat kesalahan kebijakan.

*) Pemerhati Politik

Bandung, 1 April 2020

Comments

comments