KETAKUTAN PRESIDEN DAN MENTERI

M Rizal Fadillah

by M Rizal Fadillah

Bahwa wabah virus corona mendunia adalah realita. Negara Indonesia yang awal merasa mantap akhir akhir ini juga kalang kabut. Bukan hanya panik karena korban terus berjatuhan, akan tetapi khawatir pada dampak ikutannya. Dampak ekonomi sosial, maupun politik. Kekhawatiran atau bahkan ketakutan ini terbaca dari kebijakan atau opsi yang diambil.

Jika semata persoalan kesehatan, maka lockdown atau karantina adalah langkah jitu. Pencegahan penyebaran yang dinilai sangat bagus dengan pertanggungjawaban hukum yang kokoh. Para tenaga medis tertolong dan terlindungi. Penanggulangan dapat lebih matang dan tersistematisasi. Obyek benar benar terlokalisasi. Namanya juga karantina.

Akan tetapi “ketakutan” menghantui pengambil kebijakan. Ketika daerah daerah telah berinisiatif melakukan “model” lockdown. Menutup dalam batas tertentu. Pusat pun menjadi gelisah karena DKI juga ikut dalam model ini. Ini daerah di depan mata atau tempat berdiri dan beradanya petinggi itu sendiri baik Presiden maupun para Menteri.

Pidato “grasa grusu” Presiden mengenai opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikaitkan dengan darurat sipil mendapat respons berupa penentangan keras. Kemudian diluruskan yang ujungnya mengganti darurat sipil menjadi darurat kesehatan. Kini disiapkan Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat undang undang.

Ini adalah pilihan kewaspadaan yang pada hakekatnya adalah ketakutan. Celetukan “keseleo lidah” darurat sipil adalah bukti. Eh anehnya kini malah dikeluarkan Perppu.

Tiga kegelisahan Pemerintah, yaitu :

Pertama, ketakutan sosial. Efek dari penanganan berupa lockdown atau karantina yang bisa menimbukan kerusuhan. Kasus di India, Lebanon atau lainnya cukup menggelisahkan. Masalahnya kondisi sosial masyarakat kita yang masih miskin sementara Pemerintah tak siap untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Problema cukup berat.

Kedua, ketakutan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus merosot. Tahun 2020 Menkeu memprediksi pertumbuhan pada angka 2,3 % bahkan pernah menyebut O % dan terakhir adalah angka pesimistis minus 0,4 %. Corona membuat kegiatan ekonomi menjadi lumpuh. Bergerak menuju krisis.

Ketiga, ketakutan politik. Ikutan pada goyangan kekuasaan tentu besar. Di tengah kepercayaan politik yang memang rendah, wabah semakin menggerogoti. Presiden melompat lompat mencari celah kebijakan yang benar benar aman. Menteri sembunyi tak bisa bergerak. Menteri Keuangan masih aktif, dengan langkah bingung. Berlindung di balik Perppu baru.

Ketakutan inilah yang akhirnya Pemerintah mengambil jalur PSBB walau bukan dengan tanpa risiko. Risikonya adalah akan terjadi inkonsistensi antara aturan dengan praktek di lapangan. PSBB adalah kebijakan yang paling tidak jelas untuk tidak disebut mendekati “tiadanya kebijakan”. Pembiaran tanpa karantina adalah penyebaran wabah. Solusi hanya disekitar “phisical distancing” dan itupun sekedar himbauan.

Rakyat takut akan kondisi kesehatan akibat wabah dan keluarga tidak bisa makan akibat tak ada bantuan.
Pemerintah ketakutan akan krisis ekonomi, sosial, dan politik. Takut menjadi Pemerintahan yang gagal.

Biasanya jika semakin takut, panik, dan kebijakan yang tidak terarah justru semakin dekat pada keruntuhan.

*) Pemerhati Politik

Bandung, 6 April 2020