“Sliding Tackle” Kartu Prakerja

Saya merasa perlu melakukan sliding tackle karena ada beberapa perkembangan situasi.

Saya di-forward undangan Webinar besok. Topiknya Kartu Prakerja. Pembicaranya Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana.

Saya TIDAK akan ikut. Taktis saja. Setelah take-off, pesawat akan membumbung. Ngapain turun lagi.

Kita tidak akan turun tangga berdebat soal teknis. Isu Prakerja sekarang sudah masuk wilayah strategis.

Kemarin di tvOne saya satu forum dengan Deputi IV (Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing UKM) yang mewakili Kementerian Perekonomian.

Menteri Perekonomian adalah Ketua Komite Cipta Kerja (di atas Manajemen Pelaksana). Komite Cipta Kerja bertanggung jawab kepada Presiden.

Urusan kita sekarang adalah—minimal—-dengan Menko Perekonomian. Puncaknya adalah Presiden.

Sepakat dengan logika saya?

Tapi ada narasi (counter opinion) yang perlu kita respons. Terutama di medsos. Sebab narasi ini menjadikan masyarakat kecil sebagai bantalan.

Setelah ‘dibantalkan’ sebagai pelatuk (trigger) pencairan uang negara ke rekening platform digital melalui transaksi jual-beli video Rp5,6 triliun, sekarang narasi dibelokkan.

KLAIM

Mereka yang mengkritik program video pelatihan sama saja dengan menghambat ekonomi masyarakat. Sebab, di lembaga-lembaga pelatihan juga ada banyak yang menggantungkan ekonomi dan berharap pemasukan dari program tersebut.

KOMENTAR

Saya sudah duga barang ini pasti keluar. Ini tanda-tanda tetangga sebelah mulai gugup. Cara khas konsultan komunikasi dan humas amatir. Pinjam kesusahan orang sebagai argumen untuk mengelabui massa.

Fokus kita adalah menghentikan TRANSAKSI JUAL-BELI video melalui platform digital yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp5,6 triliun dan menguntungkan sebagian orang saja.

Itu yang sangat tidak adil.

Bukan menihilkan pentingnya lembaga pelatihan atau mereka yang bergiat di lapangan tersebut. Bukan pula mengabaikan pentingnya pelatihan sebagai sarana meningkatkan skill/kompetensi orang.

Setelah berhenti dan Rp5,6 triliun kembali ke kas negara, saya juga tidak dalam posisi menentukan untuk apa uang itu. Siapa saya.

Silakan tanya kepada korban PHK, pencari kerja, pelaku usaha kursus/pelatihan, instruktur-instruktur (saya dapat informasi dari himpunan penyelenggara kursus dan latihan bahwa setidaknya 250 ribu instruktur menganggur saat ini), dan sebagainya sampai ke pelosok Indonesia.

Setiap daerah berbeda kebutuhannya. Setiap daerah berbeda corak ketenagakerjaannya. Karena itu tidak bisa disamaratakan jenis pelatihannya.

Tanya masyarakat dulu.

Lagi pula, dengan uang negara sebesar Rp5,6 triliun, bagaimana bisa lembaga seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tidak tahu tiga hal penting soal prakerja ini:

Tidak tahu gagasan programnya.

Tidak tahu jenis klasifikasi anggaran belanjanya.

Tidak tahu jenis pengeluaran programnya dalam APBN.

Luar biasa kacaunya.

Soal kritik akan menutup rezeki banyak orang, itu adalah manipulasi opini yang mudah dipatahkan.

Bayangkan ilustrasi ini, jika biaya pelatihan digunakan tanpa metode TRANSAKSI JUAL-BELI di platform digital:

Pemerintah mengadakan program pelatihan digital skala nasional dengan biaya negara. Melibatkan lembaga pelatihan, penyelenggara kursus, instruktur, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Tenaga Kerja, kelompok hobi/komunitas di seluruh Indonesia.

Mereka didata melalui jaringan birokrasi pusat sampai daerah. Diberikan dana untuk memproduksi video pelatihan dan dibayarkan hak ciptanya oleh negara. Dibuat standar kualitas video pelatihannya (materi, jenis, durasi, dsb).

Jika saat ini ada 2.000 video dan anggaran Rp5,6 triliiun, kalau pun nanti jumlah video bertambah menjadi 5.000 maka biaya produksinya adalah Rp1,1 miliar/video!

Sangat mahal.

Berapa harga wajar produksi video pelatihan, silakan tanya pelakunya langsung. Cek harga pasar. (Silakan tulis di komentar jika ada yang paham harga pasar produksi video, untuk membantah betapa mahalnya hitungan pemerintah).

Yang pasti, menurut saya, tidak akan semahal harga di atas.

Negara mendapatkan video itu dan memilikinya. Lalu ada tim kurasi yang mengklasifikasikan sesuai topik dan konten (semacam playlist).

Video belajar itu disiarkan gratis di Youtube atau lembaga siar negara seperti TVRI.

Pemerintah dan swasta bisa mendorong sosialisasi. Khusus platform digital, jika ingin betul membantu, bisa mendampingi dalam hal bantuan SDM, teknologi, dan promosi.

Tak ada transaksi jual-beli video di platform digital.

Lembaga pelatihan dkk mendapatkan dana untuk produksi, hak cipta, dan margin yang wajar. Jika program berlangsung per 2 tahun saja, itu membantu kelangsungan hidup mereka. Apalagi jika sampai 5 tahun programnya.

Jika mau, kontrak/SPK/Invoice dan sebagainya, bisa ‘disekolahkan’ ke lembaga keuangan untuk membentuk modal kerja. Pemerintah memfasilitasi itu dengan meminta lembaga keuangan memberikan keringanan bunga dan kemudahan prosedur.

Bayangkan berapa ribu lembaga/komunitas yang akan terbantu dengan duit Rp5,6 triliun itu. Berapa karyawan yang akan selamat nafkahnya.

Atau jika berkelebihan, bisa dialihkan lagi dananya untuk menambah insentif bagi peserta prakerja secara tunai.

Pada pokoknya, hentikan transaksi jual-beli di platform digital. Sebab, investor mereka juga akan ‘menyekolahkan’ kontrak/SPK itu untuk menarik kapital baru. Cuma bahasa dan prosesnya dibuat ribet saja.

Membuat perusahaan cangkang. Menjaminkan cashflow/aset ke lender. Membuat proyeksi keuangan. Dana cair melalui perusahaan cangkang yang kemudian meminjamkannya balik ke pengutang sebenarnya di Indonesia.

Cara venture capitalist itu hanya menggemukkan kantong sedikit orang.

Tapi, model seperti itu tidak menghasilkan sertifikat?

Lugu sekali argumen ini.

Betul, ada kalanya sertifikat dibutuhkan. Tapi seberapa penting dalam situasi sekarang? Sudah ditanya belum Badan Nasional Sertifikasi Profesi?

Jangankan menanyakan sertifikat calon karyawan. Sebagian perusahaan saat ini berpikir bagaimana bisa bertahan. Saya termasuk di antara sebagian besar perusahaan itu.

Apa pula yang bisa diharapkan dari sertifikat yang keluar setelah 1-2 jam menonton video pelatihan?

Sudahlah.

Jujur saja. Semua ini hulunya adalah Peraturan Presiden Nomor 36/2020. “Penerima Kartu Prakerja memilih jenis pelatihan yang akan diikuti MELALUI PLATFORM DIGITAL.”

Dari situ lalu menurun. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan platform digital, pencairan uang berdasarkan PKS itu, membeli video lewat platform digital, mengkurasi lembaga pelatihan lewat platform digital, menyalurkan pembayaran ke lembaga pelatihan lewat platform digital, dan komisi jasa untuk platform digital.

Apa pun manuver opininya, tidak bisa dibantah, ‘bisnis’ prakerja ini tulang punggungnya platform digital.

Mengapa bisa seperti itu?

Karena ada akses dan lobi ke pembuat peraturan tertinggi (Presiden).

Siapa orangnya? Saya tidak sebut.

Salam 5,6 Triliun.