Tunda Pilkada 2020, Mengapa Tidak…?!

Oleh Imam Wahyudi (IW)

TUNDA Pilkada Serentak 2020, mitos atau fakta? Celoteh di kalangan “akar rumput”. Tak berlanjut lebih baik jauh. Seolah numpang lewat.

Sketsa warga, justru lebih menyorot soal pandemi Corona. Bab ini, obrolan “warung kopi” malah berlanjut. Mulai dari rentang panjang, hingga pertanyaan kapan berakhir. Tak seorang pun bisa berandai-andai saat bakal segera sirna. Kecuali berandai-andai bakal berkelanjutan. Memporak-porandakan lini kehidupan. Gamblangnya, bab ekonomi. Praktis mengkerut. Tanpa bayangan bakal kembali menggeliat.

Bab agenda pilkada kali ini, rasanya tak mudah bagi parpol mengatakan, Tunda! Tak perlu dijelaskan ikhwal itu. Sekurangnya, akan bersandar pada amanat undang-undang. Seiring jalan, KPU pun “keukeuh” untuk tetap digelar 09 Desember 2020. Bersamaan itu, Ketua KPU — Arief Budiman kadung terpapar Covid-19. Mungkinkah ada analisis dan atau argumen berbeda antarkeduanya? Dilema..!

Di satu sisi, kita dituntut kerja ekstra dalam penanganan pencegahan Covid-19. Bahkan harus lebih dulu mengorbankan sisi ekonomi yang mencakup hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, agenda pilkada serentak sudah dijadualkan dan tahapan kadung bergulir sepanjang tahun ini.

Dilema di depan mata. Agenda 270 pilkada yang meliputi sembilan provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten ini menganggarkan biaya Rp 15 Triliun. Semula dijadualkan 23 September 2020. Alasan masih berlanjut pandemi Corona, lantas diundur 09 Desember 2020. Akibat pengunduran, KPU ajukan anggaran tambahan Rp 4,7 Triliun. Tentu, sudah disetujui. Total sekira Rp 20 Triliun. Tak kecuali Bawaslu yang minta tambah anggaran Rp 478 miliar. Tambahan biaya itu untuk fasilitasi pencegahan virus Corona. Bila, agenda dimundurkan (lagi) — praktis akan terjadi penambahan anggaran lagi. Belum lagi, anggaran peruntukkan KPU daerah yang praktis dari APBD setempat. Padahal kondisi kas daerah umumnya “limbung”, lagi-lagi tersedot penanganan Covid-19. Dilema lagi.

Dilema utama, tentu dalam kaitan program penanganan pencegahan Covid-19 itu. Di satu sisi, pemerintah di semua tingkatan — harus memberlakukan aturan ketat untuk warganya. Sejumlah wajib, antara lain pakai masker, posisi berjarak, sering cuci tangan dan dilarang atau menghindari kerumunan. Sejumlah jalan utama pun disterilkan dari aktivitas warga. Justru, agenda pilkada hingga TPS — jelas bakal mengundang dan menciptakan kerumunan orang. Hal yang seharusnya dihindari. Dalam konteks pilkada, tak terhindarkan. Bisa jadi, gelar pilkada sukses. Bersamaan itu, dimungkinkan klaster baru pun muncul. Program pencegahan jadi sia-sia.

Dilema runtutan bakal dihadapi para kandidat pilkada. Mungkin, kecuali kontestan petahana. Andai diputuskan tunda atau mundur, maka tingkat “high cost” kali ini akan bertambah. Tak semata tahapan yang harus dilakukan. Sosialisasi, kampanye hingga puncak kontestasi. Itu belum soal “mahar” yang sudah dibayarkan. Beroleh rekomendasi untuk dirinya dan atau pasangan, bisa mencapai minimal Rp 1,5 miliar per meja. Kalau dua meja, karena harus pasangan — silakan hitung sendiri. Persoalan kemudian, penundaan berpotensi penambahan biaya (baru).

Tingkat Darurat Pandemi

Dimaklumi, perubahan jadual pemungutan suara pilkada (mundur) menjadi 09 Desember 2020 ditandai keluarnya Perppu 02/2020 atas Undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak 2020. _Bahwa pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadual, karena ada bencana nasional pandemi Covid-19_. Perubahan jadual lagi juga masih dimungkinkan, seperti klausul Penjelasan Pasal 201A Ayat (1).

Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Vints Disease 2O19 (COVID-19) belum berakhir.

KPU sebagai penyelenggara, tentu berharap lancarjaya dan bisa digelar sesuai jadual. Bisa juga bermakna “sukses agenda sukses dana”. Tapi medan kerja, merata dengan halang rintang. Aspek kesehatan dan kemanusiaan. Terlebih, muncul harapan ditunda — kian santer disuarakan kelompok warga.

Bukankah nyaris semua kegiatan sosial warga, dihentikan. Sekurangnya dibatasi dan dalam kontrol aparat, lengkap dengan sanksi. Nah, jangan sampai berlanjut cibiran — bahwa “hanya” pilkada yang tak akan terdampak pandemi Corona.

Tak kurang, mantan wapres Jusuf Kala pun mengimbau — agar pilkada 2020 ditunda atau diundur. “Kampanye berpotensi menciptakan kerumunan massa, meski ada aturan batas maksimal,” katanya. Sebelum ini Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) RI cq. Tim Pemantau Pilkada 2020 merekomendasikan kepada KPU, pemerintah dan DPR melakukan penundaan sampai situasi dan kondisi penyebaran berakhir atau mampu dikendalikan.

Selanjutnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuat pernyataan. Ditandatangani ketum, Said Aqil Siroj dan sekjennya, Helmy Faishal Zaini disebutkan, pandemi tengah mencapai tingkat darurat. Hari ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar konferensi pers “Pendapat PP Muhammadiyah tentang Penanganan Covid-19 dan Politik Elektoral.” Kuat dugaan, akan ada pernyataan Tunda Pilkada 2020. Ya, karena identik dengan mobilisasi massa.

Berbagai pertimbangan dan kajian komprehensif diperlukan untuk menghadirkan kebijakan sesegera dari pemerintah. Duduk satu meja bersama KPU dan DPR. Penundaan Pilkada 2020, rasanya lebih bijak. Mengapa tidak?! ***

*) ketua Komunitas Wartawan Senior (KWS) Jabar.

  • TAGS