Oleh : Jhon Towel
Sastrawan Politik
“Ada yang mengatakan, oh Prabowo ingin bikin anggaran Rp 1700 triliun. Dibikin heboh, Rp 1.700 triliun itu pun belum disetujui, masih digodok, bener nggak,”
[Kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier, seperti dilihat pada Minggu 13/6/2021]
Saya membuka diskusi terbuka dan saya menyampaikan kritik terbuka kepada Saudara Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan RI, tentang polemik anggaran alpalhankam sebesar Rp. 1,7 kuadriliun. Bukan Prabowo Subianto dalam kapasitas sebagai Ketum Gerindra, atau Capres Gagal tahun 2019.
Karena itu, saya tidak peduli soal latarbelakang, motif, dan tujuan bergabung dengan koalisi Jokowi. Jadi, subtansi utama tulisan ini tidak membahas, membantah, mengklarifikasi, atau mengkonfirmasi sejumlah motif dan tujuan Prabowo dan/atau Partai Gerindra bergabung dengan istana.
Karena bagi politisi, akan selalu ada alasan pembenar baik untuk berkoalisi atau beroposisi. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, bisa dijadikan dalih berkoalisi. Memilih setia bersama rakyat, juga bisa menjadi dalih beroposisi.
Yang jelas, partai politik dan politisi adalah orang yang terhimpun dalam gerakan politik untuk tujuan kekuasaan. Soal apakah kekuasaan itu hasil kompromi dan berbagi dalam koalisi, atau bersabar dengan beroposisi guna meraih simpati rakyat, sama saja.
Adapun soal anggaran jumbo Kemenhan untuk alpalham sebesar Rp. 1,7 kuadriliun, perlu ditegaskan ulang Kepada Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menhan RI, sebagai berikut :
Pertama, sejak awal publik mengkritik rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 1,7 kuadriliun, tak ada satupun orang yang mengkritisi eksekusi kebijakan anggaran Kemenhan sebesar Rp. 1,7 kuadriliun.
Jadi, yang dipersoalkan adalah rencana anggaran yang beredar melalui Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Alpalhankam) Tahun 2020-2024. Jadi, saat Prabowo mengeluhkan kritik publik terhadap rencana, padahal rencana itu belum diputuskan, justru ada narasi mislading yang berusaha digulirkan oleh Prabowo. Seolah, rakyat termakan hoax kebijakan alpanhankam, padahal sejak awal rencana kebijakan lah yang dipersoalkan.
Kedua, rancangan undang-undang adalah rencana kebijakan yang biasa diketahui publik, bahkan publik berhak tahu agar bisa memberikan koreksi dan masukan. Atas koreksi dan masukan yang disuarakan rakyat, Kemenhan baik melalui Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak maupun langsung oleh Menhan Prabowo Subianto justru tidak fokus pada substansi kritik, yakni memberikan argumentasi untuk mengklarifikasi anggaran jumbo sebesar Rp 1,7 kuadriliun.
Baik Dahnil maupun Prabowo justru sibuk mempersoalkan ‘pembocoran’ informasi bukan pada substansi yang dipersoalkan. Adapun kalau benar yang dipersoalkan pembocornya, semestinya mudah bagi Menhan untuk mengusut, menemukan dan memproses pelakunya. Pembocor itu tak mungkin jauh dari lingkaran Kemenhan, tidak mungkin rakyat biasa yang tidak punya akses ke Kemenhan punya andil dalam pembocoran.
Lagipula, jika benar tuduhan Prabowo ada pembocoran berarti lemah sekali pertahanan negara. Jangankan melawan invasi asing, menjaga dokumen negara yang katanya rahasia saja tidak bisa.
Ketiga, Prabowo Subianto selaku Menhan tidak pernah mengklarifikasi rencana sumber pembiayaan yang diketahui publik akan bersumber dari pinjaman (baca : utang). Padahal, kemandirian ekonomi Indonesia sudah bermasalah karena utang. Neraca APBN pada posisi primary balance tidak sehat.
Apalagi untuk urusan pertahanan negara mengandalkan anggaran utang, ini sama saja menggadaikan kedaulatan negara. Soal alpalhankam kita sudah usang, perlu peremajaan, memang satu soal. Namun menyelesaikan persoalan pertahanan dengan mengandalkan utang, sama saja membiarkan pertahanan negara bobol dan kedaulatan negara digadaikan demi utang.
Keempat, Klarifikasi podcast statusnya sama dengan penjelasan Dahnil Ahzar Simanjuntak. Tidak bernilai, dan rawan dinegasikan jika mendapat penentangan publik.
Menhan nanti bisa berkelit bahwa kedudukan podcast adalah klarifikasi pribadi, bukan resmi oleh Kemenhan. Sama juga via Dahnil, jika ada kekeliruan bisa dilekatkan pada kekeliruan Dahnil bukan Kemenhan.
Lagipula, untuk urusan yang penting, tentang anggaran Rp. 1,7 Kuadriliun, tentang anggaran penting untuk sistem pertahanan negara, kenapa lewat forum podcast ? apakah, Negara tidak memiliki saluran resmi komunikasi kepada publik ? ini sama saja merendahkan wibawa negara, seperti negara tidak punya TV, Radio, atau kantor berita resmi.
Karena itu, sebaiknya menhan Prabowo Subianto membuat klarifikasinya resmi di kantor Kemenhan, atas statusnya sebagai Menteri Pertahanan, fokus pada penjelasan tentang rancangan anggaran alpalhankam sebesar Rp 1,7 kuadriliun, tanpa mencampuradukan urusan pribadi, urusan capres, koalisi, atau bergabungnya Prabowo merapat ke Jokowi.
Memberikan klarifikasi resmi, dengan kapasitas Prabowo Subianto selaku Menhan RI, di Kantor Kemenhan RI, lebih berwibawa, bermartabat dan mengkonfirmasi sikap Negarawan dan Ksatria seorang Prabowo Subianto, sekaligus sikap bertanggungjawab pada amanah jabatan. Diskusi podcast tidak memiliki kualifikasi, otoritas dan legitimasi untuk menjelaskan urusan resmi negara kepada publik. [].
