REZIM PENGUASA MENYINGKIRKAN PRIBUMI !!!

0
296

Baru-baru ini Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa), waktunya 10 tahun, taripnya 3 juta lewat lewat SE No IMI-0740.GR.01.01 Thn 2022.

Produk Rejim penjual negara ini sungguh memalukan dan memilukan, sama dengan obral HGU sampai 160 tahun oleh mantan Panglima TNI yang uadi Menteri Agraria dan Pertanahan. Jelas surat edaran ini ditujukan untuk warga Cina RRC walau yg tersuratnya untuk umum. Sungguh ini merupakan upaya untuk menyingkirkan penduduk pribumi dengan cara vulgar dan merendahkan martabat bangsa.

Kita semua tahu, bahwa Cina menganut Undang-Undang Kewarganegaraan berdasarkan prinsip ‘jus sanguinis’. Prinsip ini mengakui bahwa setiap anak berbapak atau beribu Cina secara legal atau ilegal, di mana pun tempat lahirnya, merupakan warga negara Cina, sehingga menyebabkan seluruh penduduk Cina di seluruh negara di dunia otomatis memperoleh kewarganegaraan Cina tanpa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu.

HOME adalah rumah tinggal dan SECOND HOME tentunya adalah RUMAH TINGGAL KEDUA. Visa adalah izin bagi seseorang yang diberikan Pemerintahan Negara lain untuk dia bisa memasuki Negara tersebut dan biasanya bersifat sementara dan jangka pendek. Aturan ini jelas dimaksudkan untuk mengundang warganegara RRC jadi imigran legal. Pengecualian dari Reguler Visa adalah LONGSTAY VISA, biasanya untuk jangka waktu 5 tahun. Sampai hari ini, setidaknya itulah tentang visa yang saya tahu dan izin itu selalu dikeluarkan dengan batasan waktu.

Sejalan, yang saya faham, peraturan pemerintah RI dibuat untuk melindungi kepentingan Warga Negara Asli. Jika sebaliknya seperti surat ini, tentu ini merupakan bentuk penghianatan seorang anak negeri dan iauarannya untuk menyingkirkan warga pribumi. Aturan serupa juga dikeluarkan oleh Menteri agraria yg juga mantan panglima TNI dengan memberikan HGU selama 160 tahun atau hampir 3 generasi.

Karenanya, bila Indonesia sekarang menerbitkan Visa Second Home dan kemudian warga negara asing berduyun duyun masuk ke negri ini untuk membangun “rumah kedua”, ini merupakan tanggung jawab penuh menteri Menhukham dan presiden.

Jika dalam kondisi perang, pembuat aturan ini tergolong penghianat bangsa, hanya hukuman tembak mati ditempat yang pantas untuknya. Warga Negara Indonesia Asli sebagai pemilik negeri ini harus dilindungi, bukan warga pendatang.

Inilah persoalan yang harus dihindarkan karena bisa dihindarkan dengan tidak menerbitkan SECOND HOME VIZA. Solusinya :

1. Cabut kembali SE Dirjen Imigrasi diatas.

2 GANTI REZIM PEMERINTAHAN yg hanya bermental kacung Cina Selamat BERJUANG !!!

Bandung, November, 2022

Memet Hamdhan & Memet Hakim Pribumi, Urang Sunda Asli, Alumni Unpad

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.