Joko Widodo di pusaran Kasus Korupsi 271 Triliun PT Timah
Oleh: Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Disaat Kampanye Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo tampil Kampanyekan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang ketua umum nya adalah putera keduanya:
Kaesang Pangarep.
Publik menyaksikan dengan mata telanjang di berbagi pelosok negeri, spanduk dan poster Partai PSI dan Poster Kaesang dalam berbagai ukuran.
Kalau di lihat dari slot tayangan kampanye PSI di stasiun tv dengan slot waktu nya tentu nya pasti memakan biaya yang sangat mahal.
Demikian berbagai spanduk dan poster Kaesang sang ketua umum dan partai PSI dalam berbagai ukuran pasti juga memekana biaya produksi yang tidak sedikit.
Hari ini Kejaksaan Agung membongkar kasus Korupsi PT Timah dengan kerugian Rp 271 Triliun.
Sejumlah nama pun sudah di periksa dan tetapkan tersangka.
Ada nama Kaesang Pangarep, ketum PSI ikut terseret nama nya. Maka nya publik mendesak agar Kejagung memeriksa Kaesang.
Dalam podcast dengan HLN inisial dari Helena Lim di akun Kaesang pun buru-buru hilang atau di hapus.
Joko Widodo sebagai presiden tidak mungkin tidak tahu dengan kinerja Kejaksaan Agung saat ini dalam membongkar kasus korupsi PT Timah yang rugikan Negara 271 Triliun itu.
Joko Widodo, bapaknya Kaesang yang adalah ketua umum PSI yang ikut terseret nama nya dalam kasus ini, belum terdengar komentar.
Seharusnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Joko Widodo tidak bisa berdiam diri.
Apakah sudah tahu soal kasus ini, tetapi berusaha untuk lindungi putera nya dan lindungi PSI? Karena Mantan Walikota Solo itu ikut kampanyekan PSI?
Sebagai mana kasua Laporan Ubedilkah Badrun di KPK soal Gratifikasi yang di duga di lakukan oleh Gibran dan Kaesang tetapi di lindungi oleh Joko Widodo, karena sebagai seorang presiden dapat intervensi KPK untuk tidak usut tuntas laporan ini? Dan kasus ini pun tidak terdengar lagi.
Apakah Presiden Joko Widodo akan membikin Kejagung agar tidak berani usut tuntas keterlibatan Kaesang, putera nya karena takut tersangka dan PSI dapat dibubarkan karena terbukti menerima dana korupsi PT Timah?
Menghadapi ini publik mendukung Kejagung untuk usut tuntas tanpa pandang bulu sampai ke akarnya kasus kerugian negara 271 Triliun ini.
Kejagung jangan lah seperti KPK yang bikin mandeg kasus Gratifikasi Gibran Kaesang. Kejagung harus punya keberanian ekstra usut tuntas kasus ini. Dan Presiden Joko Widodo mendukung penuntasan kasus salah BUMN ini.
Jika tidak, maka patut di duga Presiden Joko Widodo terlibat bela koruptor dan bela putera nya yang terseret kasus ini. Dan melindungi PSI.
Partai yang ikut di besarkan dan di Kampanyekan.
Dengan demikian, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu memanggil dan memeriksa mantan Gubernur DKI ini.
Sawangan: 02 April 2024
