JAMKI Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Bansos 2020 DKI Jakarta Senilai Rp 2,85 Triliun
PRIBUMINEWS.CO.ID – Ketua Jaringan Aktivis dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (JAMKI), Agung Wibowo Hadi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun. ungkap Agung pada wartawan selasa, (09/07/2024).
“Agung mengungkapkan adanya temuan dugaan korupsi Program Bansos DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun harus dibongkar KPK karena merugikan keuangan negara, Kami menagih janji KPK yang akan mengusut kasus ini.”ujar Agung.
Korupsi Bansos senilai Rp 2,85 Triliun ini sangat besar bahkan bisa membangun gedung sekolah dan mengratiskan siswa serta membantu mengentaskan kemiskinan di DKI. ucap Agung.
Program ini merupakan bagian dari program Bansos DKI Jakarta 2020 yang diperuntukan saat itu sebagai upaya penanggulangan dampak Covid-19 yang terjadi di Jakarta, Anggaran bersumber dari APBD DKI senilai Rp 3,65 Triliun dalam bentuk paket Sembako.
Agung memaparkan Dinsos DKI Jakarta kala itu menunjuk tiga rekanan terpilih menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar senilai Rp 2,85 Triliun diberikan kepada Perumda Pasar Jaya yang dipimpin Arief Nasrudin selaku Direktur Utama.
Jumlah paket untuk Perumda Pasar Jaya sebanyak 10.103.259 dengan anggaran senilai Rp 2. 855. 889. 160. 500. Paket PT Food Station sebanyak 1.236.125 dengan anggaran senilai Rp 370.837.500.000. Sementara untuk PT Trimedia Imaji Rekso Abadi sebanyak 1.418.096 dengan anggaran senilai Rp 425.428.800.000.
Setelah lokasi penyimpanan beras bansos ditemukan di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dimana PD Pasar Jaya menyewa gedung ini sebagai gudang, ditemukan 1.000 Ton beras dalam bentuk paketan 5 Kg.
Pada saat yang sama, ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan penyortiran beras-beras busuk.
“Beras tersebut dipastikan sangat tidak layak untuk dikonsumsi. ucap Agung.
Sesuai dengan mata anggaran bansos Covid-19, seharusnya beras-beras ini tersalurkan kepada warga Jakarta tahun 2020-2021, tetapi saat itu dibiarkan menumpuk.
Berdasarkan temuan dilapangan, diduga ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran Bansos salah satunya ditemukan istilah “unknown Shrinkage” (Kehilangan yang tak diketahui) senilai Rp 150 Milyar dengan alasan double surat jalan.
Agung memaparkan ada juga perusahaan yang diduga “fiktif”, sebagaimana berdasarkan temuan, vendor bansos DKI Jakarta 2020 yang tidak sesuai bidang usaha yakni ditemukan vendor ada yang berjenis usaha pengelola parkir, tukang AC, SPBU hingga kontraktor bangunan.tegasnya.
“Menurut data yang kami peroleh banyak sejumlah nama-nama vendor supplier beras Bansos DKI Jakarta juga diduga melibatkan anggota DPRD, perusahaan swasta hingga parpol.” terang Agung.
“Bukti beras “busuk” ada, nama-nama vendor pengadaan bansos ada hingga nama-nama supplier sangat lengkap ditemukan. Apakah uang rakyat senilai Rp 2,85 Triliun ini kita diamkan begitu saja? Bagaimana pertanggungjawabannya? Mengapa bisa tersimpan rapi selama ini?” tegas Agung.
Agung mendesak agar temuan dugaan korupsi bansos ini segera diusut tuntas serta mendapat respon dari penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejagung serta Polri. tutup Agung.
