Partai Negoro Minta KPK Tahan Menteri dan Pejabat Bajak Laut
PRIBUMINEWS.CO.ID – Buntut Polemik ekspor ilegal BBL berkedok Budidaya. Ketua Geo Maritim Partai Negoro kembali akan melaporkan 16-an atau lebih Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Partai Negoro akan laporkan sejumlah 16 Kepala DKP tingkat Provinsi. Sembari sambangi KPK untuk lengkapi dokumen laporan Menteri KKP. Mengapa kita akan laporkan sekitar 16-an Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Provinsi, karena ada dugaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak sah dalam pengurusan izin ekspor ilegal Benih Bening Lobster (BBL). Seharusnya izin budidaya, tetapi diberikan izin ekspor. Padahal regulasinya budidaya.” kata Rusdianto Samawa saat diwawancara di Rumah Makan Padang Juanda, disela – sela Rapat Kerja Pimpinan Partai Negoro pada Sabtu 20 Juli 2024 siang.
Dalam Keputusan Menteri Nomor 28 tahun 2024 tentang estimasi dan kuota penangkapan BBL, ada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Nah, Kepala DKP dalam 11 WPP tersebut, terdapat 16-an atau lebih Provinsi.
“11 WPP itu sudah terdapat kuota dan estimasi jumlah BBL yang harus ditangkap oleh nelayan. Hal itu, sarat dugaan transaksi diluar kewajaran dalam motif pemberian izin ekspor ilegal Benih Bening Lobster (BBL), mestinya izin budidaya benih lobster yang diberikan kepada sejumlah koperasi dan organisasi nelayan.” ungkap Rusdianto Samawa
Ketua Geo Maritim Partai Negoro ini menguraikan ada kelemahan regulasi dalam bentuk Permen dan Kepmen, kalau dikaji saling bertabrakan.
Pertama Permen 7 tahun 2024 tentang budidaya, dalam pasal 2 ayat a dan b bahwa budidaya dalam negeri maupun luar negeri (luar wilayah NKRI).
Kedua; keputusan menteri Nomor 28 tentang harga variabel dan margin keuntungan dari ekspor BBL, dan kuota penangkapan benih bening lobster.
“Ada unsur kesengajaan dan dugaan, kedua regulasi ini, diterbitkan untuk bodohi rakyat. Karena Permen 7, bilang budidaya. Pasal 2 ayat b boleh diluar wilayah NKRI. Lho, maksudnya ini yang kita duga – duga ekspor ilegal kedok budidaya di luar negeri. Omong kosong. Berhentilah. Cabut dulu permen dan kepmen agar tidak diperkarakan oleh rakyat. Cabut juga izin yang diberikan oleh kepala – kepala dinas sebelum jadi masalah korupsi berjamaah.” ungkap Rusdianto Samawa
Lanjutnya, maka dugaan kami ini bisa jadi delik tindakan korupsi gratifikasi atau dugaan menerima hadiah dari investor jahat yang mengeruk benih bening lobster dengan kedok budidaya. Padahal benih bening lobster itu tidak bisa dibudidaya karena tingkat survival rate nya 0,0%. Benih yang boleh budidaya adalah benih Lobster muda ukuran 3 -15 cm. terang Rusdianto Samawa
Kemudian, Rusdianto menuturkan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan estimasi kuota 419,213,719 juta ekor. Kalau dari jumlah estimasi berhasil diekspor ke Vietnam maka potensi kerugian negara sekitar +-32,9 triliun rupiah, akibat regulasi dan ekspor ilegal berjalan. Ditambah, ekspor ilegal (kiri) black market dari estimasi <span;>500-700<span;> juta ekor per tahun sekitar +-40,4 triliun kerugian negara.
“Jadi kepala dinas Kelautan dan Perikanan akan kita laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sembari kita susul kelengkapan dokumen atas pelaporan Menteri KKP sebelumnya, serta bukti dugaan sementara transaksi, data Badan Layanan Umum (BLU) hingga siapa yang mendapat izin ekspor. Ya, kami menilai kasus ini, bukan ecek – ecek, tidak main – main, sebagai bentuk tindakan korup, jahat, komparador, dan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.” tandas Rusdianto Samawa, Ketua Geo Maritim Partai Negoro
“Pelaporan ini menyusul dugaan laporan menteri KKP yang dilengkapi dokumen dan bukti-bukti pemberian izin ekspor BBL serta dugaan awal bukti transaksi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai hadiah yang itu diberikan oleh perusahaan atau kelompok organisasi yang mendapat izin ekspor benih lobster.” jelas Rusdianto Samawa
“KPK harus tahan menteri KKP yang diperiksa hari ini pada Jum’at 26 Juli 2024. Kita perihatin atas dinamika BBL yang tidak selesai, sejak 10 tahun terakhir. Sekaligus kecam pola menteri yang sapu jagat dan membajak benih lobster yang berbohong, tempat budidaya di Bali. Sudah lah berhenti tipu menipu rakyat. Jujur lah. Buat regulasi yang detail, jelas dan bermanfaat. Kalau kebijakan seperti ini, namanya penjahat, pencuri, bajak sumberdaya laut, gadai kedaulatan NKRI, ” tutup Rusdianto Samawa. *”
