Sejumlah Organisasi Aktivis Terus Mendesak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji
PRIBUMINEWS.CO.ID – Kisruh Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2024 menjadi keprihatinan Kita semua. Bila ada yang bilang Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2024 ini sukses itu hanya sekedar pencitraan dan Lip Service belaka, karena sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Kami akan terus mendesak KPK agar segera mengusut tuntas dugaan praktek mafia pengalihan kuota haji ini.” Kata Joko Priyoski kepada wartawan Sabtu, (27/07/2024).
Dari informasi yang Kami terima ada sejumlah biro travel haji yang mendapat pengalihan kuota haji ini antara lain Travel Arminareka dan Maktour yang dimiliki oleh Fuad Hasan Masyhur, mertua dari Menpora Dito Ariotedjo.
Biro-biro travel tersebut ada konsorsiumnya dan kira-kira dapat tambahan berapa dari tambahan kuota haji sebanyak 8400 tersebut? Informasi tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik”, tegas Joko Priyoski Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI).
“Joko yang juga Koordinator Nasional KAUKUS EKSPONEN AKTIVIS 98, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi kuota haji mulai dari lelang dan penunjukan catering, hotel/ pemondokan, sewa bus selama ini transparan atau tidak? Ada praktek rente atau tidak? Hal tersebut harus ditelusuri dan diusut KPK.” tegas Joko.
Sebagai Lembaga Anti Rasuah sudah seharusnya KPK bergerak cepat dengan memanggil dan memeriksa biro-biro travel tersebut serta memanggil Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful.
KPK jangan menunggu bola dari Tim Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR RI, tentunya pola kerja KPK dan DPR RI itu berbeda.
Kami akan terus mendesak KPK agar segera Periksa Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki sebagai pimpinan Kementerian Agama yang harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi pengalihan kuota haji 2024 di Kemenag.
Kami menduga telah terjadi praktik mafia dan pemburu rente dalam pengalihan kuota haji tersebut.
“Giat aksi unjuk rasa telah Kami lakukan pada Rabu, (24/07/2024) lalu, tentunya tidak akan berhenti sampai disitu, selain aksi unjuk rasa secara simultan, Kami akan menggalang kekuatan Aliansi untuk terus mendesak KPK mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pengalihan kuota haji.” ujar para Aktivis.
MASYARAKAT ADAT ANTI KORUPSI (MAAKI), Alim Bara dan Ketua Umum ALIANSI PERSAUDARAAN MASYARAKAT SUNDA (APERMAS), R. Agung Gunawan juga menegaskan, dalam waktu dekat Kami akan melakukan Pelaporan ke KPK dan Aksi Unjuk Rasa Jilid II.
Kasus dugaan praktek mafia pengalihan kuota haji tersebut akan terus kami kawal hingga KPK segera usut tuntas kasus tersebut.
Kami tidak akan tinggal diam hingga KPK segera Periksa dan Tangkap Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful atas dugaan kasus korupsi kuota haji tersebut.”ucapnya.**
