PETA PILGUB SEMAKIN DINAMIS, TANDA PERLAWANAN PADA JOKOWI ?
Memet Hakim
Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Golkar sudah berhasil dikalahkan oleh kubu Jokowi, ternyata keberhasilan tersebut dibantu oleh adanya loyalis Jokowi di Golkar. Sampai hari ini tidak terdengan adanya perlawanan dari kubu Golkar baik di pusat maupun di daerah.Menarik sekali sampai ada surat resmi dari 7 anggota Golkar (MA,RM, AZA, RH, MD, AE, RT) yang isinya meminta agar Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar. Bukan main, memang Golkar partai pertama yang membusuk dari dalam karena banyaknya penjilat dan penghianat, tidak heran saat dikudeta oleh Jokowi, sama sekali tidak ada perlawanan.
Partai demokrat yang dianggap lebih kecil, berani melawan dan akhirnya menang melawan upaya kudeta Istana. Mungkin di Golkar sudah terlalu banyak loyalis istana atau mungkin banyak yang tersandera kasus korupsi, sehingga tidak memiliki keberanian untuk mandiri. Adanya Munaslub apalagi jika orang Jokowi yang menjadi ketumnya, menandakan Golkar sudah dikuasai sepenuhnya oleh kubu istana.
PDIP bahkan ketumnya sendiri yang menyampaikan akan di kudeta oleh istana, tetapi PDIP memiliki banyak kader yang militan, sehingga tampaknya istana sulit menguasai PDIP. Akan tetapi PDIP belum aman, karena masih banyak para loyalis Jokowi bergabung di partai Banteng ini. Loyalis Jokowi ini berada di beberapa partai seperti Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, sehingga jangan heran jika giliran partai ini yang akan dikudeta. Gerindra tampaknya selama Prabowo masih kuat, belum akan disentuh, selama masih patuh pada Jokowi.
Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh, sudah menunduk kalah, jika berhadapan dengan Jokowi, tidak terlihat garangnya seperti yang diperlihatkan saat mendukung Anies. Nasib partai ini tidak akan jauh dengan PAN. Kita masih menunggu kiprah formalnya PKS dan PKB, apakah masih berani menjadi partai yang mandiri ? PKB saat ini masih dibayang-bayangi oleh ketua PBNU yang mengancam akan mengganti ketum PKB. Seperti yang diketahu PBNU ini tidak mewakili NU, karena ternyata banyak kalangan NU garis lurus dan bergabung dengan kelompok oposisi.
PKS saat ini sedang menjadi bulan-bulanan pendukungnya, diprediksi akan menjadi partai gurem jika tidak memperhatikan aspirasi para pendukungnya. Memang dilema buat PKS, kembali mendukung Anies gengsi dan akan berpuasa lagi selama 5 tahun, tetapi jika bergabung dengan KIM tentu akan diberikan porsi di kabinet dengan resiko menjadi partai yang tidak diperhitungkan. Saepul Zaman, youtuber militan, seringkali mengingatkan PKS tapi rupanya belum juga diperhatikan. Akhirnya terserah PKS sendiri untuk memilih mendukung anak haram konstitusi atau menolak.
Dengan keluarnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengabulkan sebagaian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai Undang-Undang Pilkada untuk mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah menjadi “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6.5% -10% di provinsi tersebut. Jadi seperti di DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim, 3-4 partai terbesar dapat mencalonkan Gubernur tanpa harus bergabung dengan yang lainnya.
Tentu saja pilgub akan semakin dinamis, PDIP memang cerdik untuk Provinsi penting ditetapkan kader atau bukan, tetapi orang terbaik yang dicalonkan. Misalnya saja untuk Sumut ditunjuk Edy Rahmayadi, Mayjen Purn Edy Rahmayadi (periode kedua), di Jateng Jendral Andhika Perkasa (mantan panglima TNI), di DKI Anies Baswedan (periode kedua), di Jatim ada nama Azwar Anas (ex Bupati Banyuwangi), Tri Rismaharini, Pramono Anung (Menteri) dan untuk Jabar kabarnya ada nama Susi Pudjiastuti. Nama-nama ini sangat berpeluang untuk menang.
Rencana untuk menjegal Anies, akhirnya kandas juga, koalisi gemuk tidak diperlukan lagi, apalagi cuma untuk sekedar menghambat Anies. Anies yang konsisten pro rakyat, memang tidak disukai oleh musuh politiknya terutama oligargi pengembang, ini menandakan bahwa partai penguasa merupakan tangan para naga, penindas rakyat. Prabowo seharusnya lebih tunduk pada roh UUD 45 dan Pancasila membela dan melindungi rakyat. Prabowo bukan Jokowi membela pengusaha atau investor yang menginvasi tanah air.
Biarlah Jokowi penjahat politik itu menurus nasibnya sendiri setelah pensiun, jangan berikan kesempatan untuk tetap berkuasa lagi lewat pintu manapun. Bukan mustahil, jika Gerindra dan PDIP bersama mengusung Anies, karena Prabowo memerlukan Anies juga untuk menghambat cengkeraman oligarki.
Pertarungan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walkot akan semakin seru, persaingan akan lebih terbuka, semoga pemimpin yang terbaik dan bukan pemimpin boneka yang terpilih. Rakyat merindukan pemimpin sejati yang berpihak padanya, bukan pemimpin peliharaan pengusaha, yang hanya dapat memperkaya pengusaha. Gubernur, Bupati dan Walikota dari manapun asalnya dipilih atas dasar kompetensi personal, bukan memilih partainya, sehingga sangat wajar jika kepentingan rakyat didahulukan.
Bandung, 20 Agustus 2024
