TANTANGAN BERAT MENGHADANG PRABOWO DALAM MEMIMPIN CRIMINAL CORPORATE STATE INI
Memet Hakim
Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Fakta bahwa Indonesia sekarang menjadi “Criminal Corporate State”, sebuah negara yang dikuasai oleh pemerintahan dan korporasi yang jahat terhadap negara dan rakyatnya. Lihatlah betapa SDA dijual begitu murah tanpa batasan waktu yang wajar pada pihak asing, lihat juga betapa semua partai tersandera korupsi, bahkan mayoritas aparat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif semua terpapar korupsi. Parameter sosial berupa kehormatan, kemuliaan, integritas, kesetia kawanan telah berubah menjadi jabatan dan harta. Saat ini orang rela menjual kehormatan dan integritas demi jabatan dan harta, jauh dari keinginan para pendiri negara ini yang tertuang di dalam UUD 45 dan Panca Sila yang memiliki Nilai Luhur itu.
Di dalam sejarah Islam ada sahabat Nabi Muhammad yang asalnya musuh seperti Umar bin Khattab, ada juga sahabat yang berkhianat tetapi tobat atas kelakuan dirinya, semuanya diampuni dosanya dan menjadi ahli surga. Mungkin di dalam sejarah kebangsaan Indonesia juga banyak karakter seperti diatas yang akhirnya semua berjuang kembali mempertahankan RI dari serbuan musuh dari luar.
Kali ini Prabowo yang dalam banyak hal dianggap tidak bersih dan memiliki berbagai keterbatasannya, sebenarnya memiliki banyak peluang untuk dikenang menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang baik. Untuk melakukan itu Prabowo harus berani menjadi contoh tauladan bagi seluruh anggota Kabinet dan jajaran Eksekutifnya, seluruh jajaran Legislatif dan Yudikatif dari pusat sampai daerah. Sangat berat memang tapi hanya ini yang dapat dilakukannya jika ingin “khusnul khotimah”. Jika berhasil Prabowo akan mengangkat nama besar keluarganya Sumitro Joyohadikusumo menjadi lebih terhormat.
Kembali ke UUD 45 yang asli, anggota kabinet tidak boleh merangkap jabatan di Esekutif. Dengan demikian anggota DPR terbebas dari belenggu para Ketua Partainya. Prabowo sendiri harus rela melepaskan jabatannya dari Gerindra selama menjadi Presiden. Prabowo juga harus berani meminta maaf kepada seluruh rakyat RI atas adanya cawe-cawe Jokowi untuk memenangkan Pilpres yl dan juga jika terkait kasus korupsi baik yang telah muncul ataupun yang tidak muncul, pokoknya janji kedepan pemerintahan yang bersih akan dilakukan. Langkah ini akan membuat kepercayaan publik meningkat.
Langkah berikutnya harus berani mengangkat para Menteri dari kalangan professional yang non partai, Batasi cuma 1 orang Menteri saja dari partai pengusung. Angkat komisaris dari kalangan Perusahaan yang telah pensiun, buang pikiran menempatkan orang partai jadi Komisaris dan Duta Besar. Memilih professional rasanya tidak sulit, misalnya saja untuk Menteri Keuangan, tinggal pilih Dekan Fakultas Ekonomi UI, UGM, Unpad, dll, Untuk Menteri ESDM tinggal pilih Dekan Fakultas Perminyakan di beberapa PT, Menteri Hukum, Pertanian, Kehutanan, BUMN, Perikanan, Pertambangan, Parawisata, Olah Raga, Koperasi dll, cukup diambil dekan saja. Hindari mengangkat Menteri dari Tingkat Rektor sangat diduga telah terkontaminasi, terutama di PTN. Hindarkan Kementerian menjadi Kementerian tempat partai mencuri uang rakyat lagi,
Putuskan ikatan penyanderaan partai atau ketuanya berikan grasi, asalkan tobat dalam arti yang sebenar-benarnya, jangan lakukan para penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk menjadi alat kekuasaan praktis. Minta agar semua partai yang tergabung di KIM plus maupun diluar untuk berpikir memperkuat negara dan memakmurkan bangsa, jadikan semua partai dan anggota legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Batasi kekuasaan Kepolisian, supaya tidak terjadi lagi kasus pembunuhan massal seperti pada pilpres 2019, peristiwa KPU (2019), Kasus Sambo, Narkoba, Km 50, dll. Batasi juga kepemilikan senjata jika ada, baik yang tergabung dalam perbakin ataupun tidak (Ingat kasus ditemukannya senjata laras panjang di Bandung yang sampai hari ini tidak jelas penyelesaiannya).
Hukum berat para penyuap dan yang disuap, penerimaan diluar gaji dan instansi ybs atau gratifikasi harus dianggap kejahatan berat. Jangan biarkan Bupati, Walkot dan para Gubernur jadi jabatan untuk memperkaya diri atau partainya. Mulai 20 Oktober kedepan semua bermain bersih !!!
Segera batalkan seluruh Perppu, Undang-Undang, Permen, perdirjen yang di sahkan pada masa kepemerintahan Jokowi yang sifatnya merugikan rakyat. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan rakyat pada Prabowo. Prabowo bukan penerus Jokowi, itu harus diperlihatkan pada publik.
Perkuat ketahanan bangsa dengan melatih para Mahasiswa dan pelajar SMU dan sederajat sebagai wujud Bela Negara. Perkuat komando territorial seperti Koramil, Kodim, Kodam untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama di wilayahnya masing2. Ajak para Mahasiswa.dan Genersasi muda untuk memiliki kegiatan produktif. Ini sangat penting untuk menjaga Bahaya Kuning.
Untuk meningkatkan pendapatan rakyat atau kemakmuran di pedesaan, tingkatkan produktivitas pangan yang saat ini baru mencapai sekitar 50 % dari potensinya, aktifkan kembali irigasi, tanami seluruh areal kosong ternasuk yang telah dikuasasi oleh para pengembang. Tingkatkan pula bidang Perkebunan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan dengan cara yang sama. Jangan sampai ada lahan kosong tidak ditanami atau tidak produktif. Salah satu kebijakan fiscal yang perlu diperbaiki adalah system Perpajakan Progresif harus diubah menjadi Perpajakan Regresif yang merangsang peingkatan produktivitas.
Bentuklah para Pengawasan External dari unsur Masyarakat Non Pemerintahan untuk mengawasi, melaporkan dan memperbaiki jalannya program pemerintah di Tingkat Kelurahan (Kepala Desa, Polsek, Koramil), di Tingkat Kecamatan, di Tingkat Kabupataen Kota ( Bupati, Kodim, Polres, Kejari) dampai Tingkat pusat. Hal ini dibutuhkan agar program pemerintah benar2 berjalan dengan seharusnya.
Nah bagaimana dengan dosa-dosa Jokowi ? Prabowo jangan sampai terjebak dan dijebak, biarkan Jokowi sendiri yang mempertanggung jawabkan perbuatannya. Laporan Masyarakat atas kejahatan Jokowi segera diangkat ke pengadilan, adili secara terbuka dan ditahan sesuai kesahannya, dengan demikian Masyarakat semakin yakin ada perbaikan dalam bidang hukum, yang selama ini tidak berjalan.
Masalah komunis ini perlu dituntaskan, Indonesia kebobolan dengan munculnya Jokowi, tapi memang ada juga peran jendral dibelakangnya yang tidak suka Islam, akhirnya Indonesia seperti ini. Islam selalu didefinisikan berbahaya, harus dilumpuhkan, doktrin ini jelas tidak benar dan salah. Doktrin tersebut dilahirkan dari otak2 yang tidak suka Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin.
Akibat munculnya Jokowi, munculnya tenaga tenaga kerja dari RRC yang konon kabarnya sudah lebih dari 40 juta orang. Mereka ini semua harus dikembalikan ke negaranya, apalagi kita dengar mereka dilindungi sejak kedatangan sampai tiba di tempat masing2. Logikanya Prabowo harus berani menghadapi masalah seperti ini. Dampak sosialnya sangat buruk yang akan dirasakan 15-20 tahun yad, dimana banyak bayi2 yang mereka hasilkan menjadi besar dan siap bertempur untuk kemenangan RRC (Ingat sejarah Kubilai Khan)
Masalah hutang LN, masih terbuka peluang untuk melunasinya, APBN sekarang saja masih dapat dihemat, penertiban di bidang BUMN, Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kesehatan, Perdagangan, dll diperkirakan lebih dari 1.200 trilyun/tahun dapat dibayarkan buat utang resmi. Tinggal sekarang Prabowo mau menggunakan akal sehatnya atau tidak, Jangan percaya tim sukses dalam Menyusun Kabinet, Prabowo harus aktif mencari sendiri, sehingga bebas dari titipan. Semoga saja Prabowo bisa bertahan memimpin RI selama 5 tahun., sehingga tidak ada kesempatan buat anak haram konstutusi ini menjadi Presiden.
Bandung, 02.09.2024
