MAHFUD MD MENUAI BADAI
Para pendukung Presiden Jokowi maupun pengamat independen menyerang balik pernyataan Prof. Dr. Mahfud MD setelah gagal menduduki posisi Wakil Presiden RI mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, pada 14 Februari lalu.
Lewat channel atas namanya sendiri, Mahfud MD menyerang Presiden Jokowi, membuka aib pemerintah, menuding total kesalahan Jokowi dimana dia pernah di sana dan – secara tidak langsung – berharap agar Jokowi diadili.
Fahri Hamzah, politisi, mantan anggota Dewan, Ketua Partai Gelora, yang kini berada di kubu Prabowo-Gibran, menanggapi dengan tegas; “Justru Mahfud MD lah yang seharusnya diadili!” katanya.
Prof. Dr. Mahfud MD, selaku Menko Polhukham selama dia menjabat membawahi berbagai kementrian terkait dengan upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan dan penegakkan hukum – saat mana Presiden Jokowi sedang fokus pada pembangunan infrastuktur dan pemerataan pembangunan di seantero negeri.
Tugas dan kerja seorang presiden sehari hari adalah mewujudkan visi kepresidenan, yang dalam hal Presiden Jokowi, mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong” dimana pembangunan fisik menjadi andalannya. Selain meratakan kesejahteraan di seantero pelosok Nusantara.
Sedangkan wajah hukum dan politik yang carut marut di Indonesia pada masa pemerintahannya adalah tanggung jawab sepenuhnya Prof. Dr Mahfud MD, selaku Menkopolhukham – sebelum menjadi tanggung jawab akhir Presiden RI Jokowi.
Sebab, Menkopolhukam adalah “RI-3”, yang berkuasa dan secara spesifik mengurus keamanan dan politik serta hukum, setelah “RI-1” (Jokowi) selaku presiden sebagai penaggung- jawab akhir dan “RI-2” (KH Maruf Amin) selaku wapres yang menjadi pendampingnya.
Menko Mahfud MD memiliki kuasa besar. Dia mengkoordinatori Menhankam, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kemendari, Kemenlu, Kemenhum & Ham, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menkoinfo, serta instansi lain yang dianggap perlu.
Perlu diketahui ; Menko dan Menteri adalah “presiden” di bidang yang dijabatnya. Seperti Menteri Kesehatan yang menjadi “presiden” di bidang kesehatan, Menteri Pendidikan yang menjadi “presiden” di bidang pendidikan. Juga Menteri Menteri Pariwisata yang menjadi “presiden” di bidang pengembangan wisata – dan seterusnya. Menteri lah yang memiliki garis komando di mesin birokrasi yang diduduki oleh masing masingnya.
Karena itu, Mahfud MD yang harus bertanggung jawab atas permainan hukum yang dianggap merusak negeri dan merusak demokrasi negeri kita.
HASAN NASBI yang sejak 19 Agustus 2024 Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan hal senada. Katanya, “yang harus disoroti dan dimintai tanggung jawab harusnya juga 9 tahun awal Jokowi, bukan hanya di tahun akhir, ” katanya. Apa saja karya nyata Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya, bukan hanya setahun terakhir.
Mantan konsultan politik, pendiri Cyrus Network, yang masuk dalam tim pemenangan Prabowo -Gibran ini menyatakan, “hanya karena setahun terakhir mundur, lalu 4 tahun sebelumnya tak mau ikut bertanggung jawab? ” tanyanya, menyindir Mahfud MD.
Hasan Nasbi heran kepada menteri dan mantan menteri Jokowi yang maunya lepas tangan. “Pada bagian yang dianggap ‘prestasi’ di-claim sebagai hasil kerjanya. Sedangkan yang menjadi ‘masalah’ dibebankan kepada Presiden Jokowi. Bagaimana logikanya? ” katanya.
Hasan Nasbi mengingatkan publik harus ingat, bahwa MK lah yang meloloskan UU antidinasti, dimana isteri, kakak, adik pejabat akhirnya boleh ikut Pilkada. Padahal pada DPR RI membuat UU yang melarangnya .
Sedangkan Alfin Lie, pengacara yang biasa bicara blak-blakan menyerang Mahfud MD dengan bahasa yang lebih vulgar. Semua tuduhan yang disampaikan kepada Jokowi dan anak anaknya, dikembalikan kepada Mahfud MD sendiri. Membuat hasil kerja Mahfud malah jadi sia sia.
Termasuk fasilitas jet pribadi yang dipakai anak presiden. “Memangnya Mahfud MD tidak pernah menikmatinya? Apa dia bisa mendapatkan fasilitas jet pribadi kalau bukan karena posisinya sebagai pejabat negara? Apakah para pengamat politik selama ini mempersoalkannya? ” tanyanya.
Channel Youtube “Meragukan Filsafat”, menampilkan catatan kritis Simon John yang logis dan santun dengan menampilkan kajian “Nyinyir Mahfud MD? Matinya Kepakaran Seorang Profesor?” Mengutip judul buku Thomas M. Nichols “The Death of Expertise” (2017) .
MAHFUD MD telah lama berambisi untuk jadi Cawapres atau Capres RI. Ambisinya sudah terlihat sejak 2014 – yaitu tak lagi menjadi Ketua Mahkamah Kontisusi (MK). Masa jabatannya di MK habis pada 1 April 2013.
Laman berita Detik dot com, mengabarkan, Mahfud MD berharap menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk menjadi Cawapres Jokowi dari PKB. “Ya, berharaplah,” ujar Mahfud menjawab pertanyaan wartawan soal dukungan PKB terhadap pencawapresannya terhadap Jokowi, 7 Mei 2014.
Namun akhirnya PDI Perjuangan membulatkan pilihan kepada HM Jusuf Kalla.
Selang tiga pekan usai menyatakan harapannya mendampingi Jokowi, Minggu (25/5/2014), Mahfud MD menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang saat itu menjadi kompetitor Jokowi-Jusuf Kalla. Hasilnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah. Jokowi JK yang menang.
Pada 2019, Jokowi tak lagi berkongsi dengan Jusuf Kalla. Dia memilih Prof. Dr. Mahfud pun sebagai pendampingnya sebagai Cawapres 2015-2019. Namun pada menit terakhir, posisi itu diberikan kepada KH Prof. Dr Maruf Amin. Mahfud gagal jadi cawapres.
Meski gagal menjadi RI-2, Jokowi memberikan jabatan RI-3, yakni menjadi Menko Polhukham, yang mengkoordinatori berbagai kementrian strategis di bidang keamanan dan politik negeri.
BEGITU besar kepercayaan Jokowi kepadaMahfud MD. Selain menjadikan Menkopolhukham, juga menugasinya sebagai Menteri Dalam Negeri (ad interim) ketika Tito Karnavian sedang tugas ke Singapura (2020), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ad interim) sewaktu Tjahjo Kumolo masih sakit hingga akhirnya meninggal dunia.
Pada Oktober 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memilih Mahfud MD, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, dalam pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024 lalu.
Mahfud MD berharap ada tuah Jokowi pada pencawapresannya kali ini. Namun ternyata Jokowi memilih Prabowo yang memasang Gibran sebagai Cawaresnya. Hasilnya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah.
Meski pernah merasai jabatan mentereng dan lengkap, yaitu di Eksekutif (Menkopolhukham), Legislatif (Ketua MK) dan Yudikatif (anggota DPR RI), Prof. Dr. Mahfud MD ternyata belum beruntung saat bertarung di kancah pemilihan presiden ataupun wakilnya.
SEHARI menjelang pamit pada Jokowi, Mahfud MD menekankan pentingnya etika. “Etika adalah ekspresi dari moral, etika adalah ekspresi dari kejujuran, etika adalah penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya, ” ujar Mahfud pada Rabu (31/01/2024).
Menimbang bahwa Mahfud MD adalah “tokoh beretika”, selain bersih, tegas, jujur, banyak penggemarnya khususnya di perkotaan dan kaum menengah ke atas, pilihannya untuk nyinyir kepada Jokowi sungguh menyesalkan.
Padahal dia masih ada waktu untuk singgasana puncak, seandainya dia mau sabar dan menahan diri.
Kini dia membuka channel dan mengikuti jejak Refly Harun, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Said Didu, Amin Rais – masuk kelompok mereka yang kecewa lantaran kehilangan jabatan dan kalah dalam pemilihan. Lalu bicara nyinyir dan membuka aib Jokowi.
Netizen pendukung Jokowi, pemilik 58% suara Pilpres, menyesali dan kecewa kepada pakar hukum tata negara ini. Jika dia menuding Jokowi merusak hukum dan demokrasi, selaku Menkopolhukham dia punya kemampuan mengubahnya.
Mengapa merusak rumah yang pernah ditinggalinya? Mengapa merusak nama sosok orang yang memberikan kehormatan padanya?
Orang Jawa punya pepatah filosofis “Mikul Dhuwur Mendem Jero ” – menjunjung tinggi kehormatan dan memendam dalam segala aibnya.
Sayangnya itu pepatah Jawa, sedangkan Mahfud MD orang Madura.
Tapi apakah sulit memahami dan mempraktikkan pepatah itu? ***
