WAJAH PILGUB JATENG MEMBURUK
— Sutoyo Abadi : 26.09.2024.
Media sosial dihebohkan dengan video detik-detik Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menolak bersalaman dengan calon gubernur (Cagub) Jateng Andika Perkasa.
Peristiwa tersebut terjadi di sela kegiatan Deklarasi Kampanye Damai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2024 yang digelar di Kantor KPU Jateng, Jalan Veteran, Kota Semarang pada Selasa (24/9).
Ini pertanda buruk jalannya proses demokrasi di Jawa Tengah justru dipertontonkan oleh pejabat yang yang seharusnya menjadi gawang penjaga ketat marwah demokrasi di Jateng yang bersumbu pendek.
Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo dan Pj Gubernur Jateng Nana yang menolak bersalaman dengan Cagub Andika perkasa dan Hendi bukan hanya berprilaku buruk, juga terkesan menampakan sikap tindak netral yang itu secara konstitusi menjadi tanggung jawabnya.
Sikap dua pejabat tersebut mempertontonkan sikap tidak dewasa dalam berdemokrasi. Efek domino yang akan terjadi bagaimanapun akan membelah kekuatan TNI dan Polri karena bagaimana masing sekalipun sudah purnawirawan pasti masih memiliki jiwa korsa di jajarannya.
Sekalipun posisinya masing masing institusi TNI dan Polri harus netral dipaksa masuk terlibat dalam politik praktis yang akan merusak demokrasi
Sadar atau tidak akan merugikan pada Cagub dan Cawagub yang di dukungannya :
Pertama : pendukung Cagub Andika dan Hendi ada amunisi akan makin militan ( baik dari pengusung partai dan masyarakat luas pada umumnya )
Kedua : ditengah suasana masyarakat yang sebagian tidak percaya dengan perilaku kepolisian ( secara nasional ) ada kesan tidak berpihak kepada rakyat dalam berbagai kasus, rakyat akan menentukan sikap dan pilihannya di Pilkada di semua level.
Ketiga : ada kesan siapapun kandidat Gubernur/ Bupati / Walikota yang di dukung KIM – Plus dan aroma cawe cawe Jokowi akan menjadi musuh bersama rakyat.
Keempat : kekuatan partai dalam proses pilkada perannya sangat kecil masih di tambah beban arogansi pejabat yang di pertontonkan secara luas di media akan berbalik arah merugikan Cagub/Cawagub yang menjadi idolanya
Sikap anggota Polri yang seperti ini sangat tidak mencerminkan keharmonisan TNI-Polri. Demikian juga sikap PJ. Gubernur yang masih ke kanak kanakan belum dan tidak layak menjadi PJ Gubernur.
Suasana retak dan wajah demokrasi yang di kotori dua pejabat tersebut sebaiknya segera menjadi introspeksi diri atas kekeliruan untuk mengendalikan suasa damai, aman dan tenang selama proses berjalannya pesta demokrasi di Jawa Tengah.
Kalau itu tidak dilakukan semua resiko politik akan menjadi tanggung jawabnya.
Saya meyakini Prabowo pada situasi tertentu akan ambil sikap terhadap anak buahnya di pemerintahan yang berpotensi akab merusak jalanya demokrasi di Indonesia. (*)
