Ingat Lagi Janji Prabowo Tak Ada Kenaikan Pajak Jika Jadi Presiden, Netizen Singgung soal PPN Naik 12 Persen
Kabar mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025 mendapat respons negatif dari masyarakat, khususnya warganet di media sosial yang aktif melayangkan protes mengenai kenaikan PPN tersebut.
Bukan tanpa sebab, kebijakan tersebut dinilai akan berimbas pada masyarakat menengah ke bawah dan mengurangi daya beli masyarakat.
Perihal kenaikan PPN 12 persen, warganet kemudian menyinggung kembali janji Prabowo Subianto jika dirinya terpilih menjadi presiden.
Dalam cuitan yang dibagikan oleh akun X @blank0429 pada 21 November 2024, warganet tersebut mengunggah tangkapan layar pemberitaan mengenai janji Prabowo Subianto saat kampanye pada Pilpres 2024.
Dalam tangkapan layar tersebut, Prabowo Subianto berjanji tidak akan menaikkan pajak jika terpilih penjadi Presiden RI. Hal tersebut diungkapkannya pada Selasa (30/1/2024). Alih-alih menaikkan pajak, Prabowo ingin membuat penerimaan pajak menjadi lebih efisien.
Ingat Janji Prabowo Tak Ada Kenaikan Pajak Jika Jadi Presiden!* Tapi BOHONG! *PPN Naik 12%
https://www.suara.com/video/2024/11/23/150000/ingat-lagi-janji-prabowo-tak-ada-kenaikan-pajak-jika-jadi-presiden-netizen-singgung-soal-ppn-naik-12-persen
*Yang Kaya Diampuni, Yang Menengah Dimiskinkan !*
https://www.cnbcindonesia.com/opini/20241121134417-14-590008/yang-kaya-diampuni-yang-menengah-dimiskinkan
Ternyata Ganti Presiden Tetep Bobrok, Makin Parah! *Makan Tuh Gemoy!*
Wakil rakyatpun tetep ngga pro rakyat.
Malapetaka, *PPN 12% & Tax Amnesty.*
https://www.cnbcindonesia.com/news/20241120093857-4-589590/ppn-12-tax-amnesty-ahli-kompak-sebut-malapetaka-ini-bisa-muncul
Sementara *Perusahaan China di Indonesia Dapat 7 Keistimewaan! Salah Satunya Bebas Pajak?!*
https://kontenjatim.id/read4509/ngeri-mantan-pejabat-kementerian-bumn-ini-sebut-perusahaan-china-di-indonesia-dapat-7-keistimewaan-ini-salah-satunya-bebas-pajak
Pabrik Cina di Sulawesi Bebas Pajak
https://youtube.com/watch?v=DPI1jsN6KIQ&feature=share
Ternyata, Ganti Presiden tetap Musibah bagi Rakyat Indonesia!
Yg Kelas Bawah dan Kelas Menengah dinaikin pajaknya, sementara yg kelas Atas DIHAPUSKAN PAJAKNYA !!!*
luar biasa kebijakan penguasa di negeri Indocina.
Di tengah protes rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, DPR RI mengusulkan kebijakan kontroversial bernama tax amnesty atau pengampunan pajak. Dua kebijakan yang rencananya akan dilaksanakan pada 2025 ini, diprediksi akan sama-sama menciptakan ‘malapetaka’.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menilai PPN 12% dan tax amnesty merupakan dua perlakuan pajak berbeda yang akan berdampak pada dua kelas ekonomi berbeda di masyarakat. Maka itu, dia tak heran apabila kebijakan yang bertolak belakang ini membuat isu ketidakadilan muncul.
“Sebenarnya ini dua hal yang berbeda, tapi karena sama-sama terkait pajak dan melibatkan dua golongan masyarakat dengan strata pendapatan berbeda, pada akhirnya seolah saling terkait dan menguntungkan satu pihak alias menjadi tidak adil,” kata dia dikutip Rabu, (20/11/2024).**
