KH SAS & ULAMA NU PEMBELA AGUAN ???
Memet Hakim
Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Mengamati penjelasan KH SAS pada youtube Tajukreportase tv, senin yl pada pertemuan Forum Kebangsaan dan Kemaslahatan Masyarakat FKKM di Cilegon hari senin, 06.01.2025 dan Gus Rafi, Jubir PIK 2 Roffi Mukhlis Youtube Diskursus Net 2 minggu yl, keduanya dari NU, sungguh membuat kita bertanya tanya, apakah memang mereka termasuk di dalam pembela pengusaha kejam dan curang ? Apakah mereka masih memiliki jiwa kebangsaan dan Bela Tanah Air ? Apakah begitu cintanya pada harta melebihi cinta pada agama ?
Sudah jelas dan banyak fakta tentang kolaborasi antara mafia tanah, kades, pemda, aparat dan Aguan cs yang membuat rakyat setempat kehilangan lahannya, kehilangan mata pencahariannya, kehilangan lautnya, masih juga dibela dengan berbagai alasan. Yang lebih menyedihkan Aguan cs pemilik Perusahaan yang dengan segala cara menjual PIK 2 dengan bungkus/jubah PSN telah merampas atau membeli lahan Masyarakat dengan harga sangat murah dan disertai intimidasi.
Kompas.com, 2024/12/16 memberitakan ada 20 pihak, termasuk enam purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan satu purnawirawan berpangkat brigadir jenderal (Brigjen), telah menggugat Aguan cs dan Joko Widodo (Jokowi) secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) II menggugat sebesar 612 trlyun . Kuasa hukum para penggugat, Ahmad Khozinudin mengatakan, pihaknya meminta 8 pihak tergugat termasuk Aguan dan Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
Walau demikian masih ada juga ulama yang bersedia hadir pada acara FKKM dalam rangka dialog dan silaturahmi dengan pihak PIK2. Umumnya ulama yang diundang adalah ulama dari kalangan NU, sayap2 ormas NU dan Dewan Kearyaan Pangeran Wangsa Tanggerang, tetapi pada dialog terlihat diarahkan untuk mendukung PIK-2 dan PSN-PIK-2. Utusan PIK-2 juga menyampaikan hal terkait maksud dan tujuan PIK-2. Tentu yang disampaikan adalah semuanya yang baik, sedang agenda tersembunyinya tidak dimunculkan. Para hadirin juga diberikan ongkos sebesar masing2 sebesar 1 juta, untuk mengambil hati para ulama tersebut.
Para Kiayi yang umumnya dari Tanggerang hadir tampaknya diminta untuk menjadi kepanjangan tangan dari PIK-2, untuk menyelesaikan masalah tanah warga yang belum beres. KH SAS sendiri berbicara sebagai Keynote speaker, setelah itu baru dari pihak PIK-2 (Konsultan Hukum PIK-2). Hadir pula Bagian CSR, Manager PIK-2 Bidang Pembangunan dan Pengembangan. Jadi pertemuan FKKM ini mungkin lebih tepat disebut pertemuan kaki tangan Aguan.
Sangat berbeda nuansanya dengan pertemuan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) Dunia mengadakan Musyawarah dan Mudzakarah di Gedung Islamic Centre, kompleks Keraton Surosowan, Banten Lama, Kota Serang, pada Sabtu (21/12/2024). Musyawarah ini dihadiri oleh Sultan Banten, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja, MBA, serta sejumlah tokoh Kesultanan Banten. Begitu pula saat Para kiai, ulama, dan tokoh masyarakat Banten dipimpin KH. Embay Mulya Syarief menemui mantan Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin di kediamannya kawasan Cimanggis, Kota Depok, Kamis 12 Desember 2024. Semuanya menolak PIK-2 karena dianggap merugikan rakyat Banten, bahkan Sultan Banten dengan tegas menolak proyek ini karena tidak sesuai dengan budaya Banten yang Islami. Ibarat gayung bersambut, tentu angin segar ini dapat memicu pergerakan melawan PSN swasta lainnya, yang merupakan proyek tidak sah Jokowi.
Senin 23/12.2024, Front Persaudaraan Islam (FPI) Banten, bersama sejumlah tokoh, Ulama, aktivis, mengadakan demonstrasi di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten. Sejumlah tokoh & ulama akhirnya melakukan audiensi di kantor Gubernur Banten. Pada akhirnya, KH Muhammad Fachrurrazi membacakan sikap resmi FPI Banten. Sikap yang mendukung Taujih MUI yang meminta proyek PIK-2 dihentikan, karena menimbulkan mudharat dan melanggar undang-undang.
BARA KEMANG (Barisan Rakat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa) termasuk berbagai elemen dan aktivis rakyat Banten Pada Jumat 13 Desember 2024, melakukan aksi demonstrasi dan penyampaian tututan di depan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta yang isinya al. Batalkan PSN PIK-2, Adili Jokowi, Aguan dan Anthony Salim, pimpinan oligarki yang terlibat dalam kejahatan moral, hukum, konstitusi dan kemanusiaan serta menolak PSN PIK-2.
Menteri ATR/BPN Nusron bahkan menyatakan minimal lima pelanggaran yang dilakukan PANI sebagai pemilik proyek PIK-2, yaitu: 1) tidak sesuai Rencana Tata Ruang (RTR), KSN Jabodetabekpunjur; 2) Tidak sesuai RTRW Prov. Banten dan Kab. Tangerang; 3) Tidak punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 4) Seluas 1.500 hektare dari 1.755 hektar proyek PIK-2 masih berstatus hutan lindung, belum diturunkan menjadi hutan konversi atau hak penggunaan lain (HPL); 5) Belum punya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari Menteri ATR/Kepala BPN. Di samping lima pelanggaran terkait RTR, RTRW dan KKPR di atas, Negara PIK-2 melakukan pelanggaran lain berupa menggusur rakyat di luar lokasi PSN PIK-2.
Ada upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Muhammad Said Didu mantan pejabat Negara yang bersuara lantang membela rakyat di PIK-2. Perihal kritik keras Said Didu soal pembebasan lahan dalam pengembangan kawasan mega PSN PIK 2 Said Didu terancam pelaporan Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Polres Kota Tangerang. Senin, 2 September 2024. Aneh sekali ada mantan pejabat yang membela rakyatnya kok bisa dipanggil polisi, seharusnya polisi memanggil pelaku pelanggaran yakni pemilik Perusahaan. Ini malah terbalik.
Dari segi keamanan PSN PIK-2 sangat berbahaya, penduduk Cina ini dapat saja menyelundupkan senjata dan manusia ke dalamnya lewat laut atau udara, dapat juga dijadikan tempat judi, pabrik narkoba dan tempat maksiat karena menjadi tertutup. Banten dan DKI sekaligus akan terancam keamanannya, kemudian merembet ke Jawa Barat, Bisa saja sewaktu-waktu secara fisik penduduk Cina pendatang bekerja sama dengan Cindo menguasai Banten dan DKI, apalagi banyak aparat dan pejabat dan mantan jendral ikut menjadi kaki tangan taipan ini. Ingat memenangkan perang itu tidak perlu bertempur, jika para pejabat, ulama dan aparat mudah disuap, ongkosnya lebih murah.
Setidaknya ada 14 PSN iyang diduga operasinya seperti di PIK-2. Jadi seluruh PSN yang ada perlu dkaji ulang oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh DPR & Pemerintah. Jokowi memang merupakan penjahat ulung yang menyesatkan dan ingin agar Indonesia hancur dan dikuasai Cina, itulah sebabnya wajar jika Jokowi diadili dan masuk bui bersama Aguan cs. Ternyata pula korban penggusuran tanah ini bukan hanya pribumi, tetapi ada juga cindo yang digusur, sehingga perlawanan rakyat pribumi ini disambut Cindo korban penggusuran tanah miliknya,
Agak sulit diterima akal, tapi ternyata sudah sedemikian beratnya para taipan ini merusak mental aparat, pejabat bahkan ulama dengan kekuatan uangnya. agar mereka mau menjadi kaki tangannya. Jika pada jaman penjajahan Belanda kaki tangan penjajah ini disebut Belanda item, saat ini busa disebut cina item.
Bukan rasis jika rakyat pribumi mempertahankan wilayahnya dari invasi cina, itu adalah bentuk rasa cintanya terhadap Negara dan Agama. Tidak semua etnis cina jahat, bahkan diperkirakan 80 % peranakan cina di Indonesia itu sudah merasa menjadi bagian Bangsa Indonesia. Nah diperkirakan peranakan cina yang 20 % ini diduga merusak mental dan moral pejabat, aparat dan ulama dengan kekuatan uangnya seperti yang kita kenal dengan nama Oligarki, 9 Naga, taipan dan konglomerat.
Pemerintah Prabowo harus segera membatalkan PSN PIK-2 dan BSD. selanjutnya membuat tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi termasuk militer untuk mengkaji ulang seluruh PSN agar tidak terjadi kegaduhan bahkan perpecahan antara sesama warga, dalam tingkat lebih jauh dapat terjadi kerusuhan antar warga dan antar etnis.
Bandung, 7 Januari 2025