Pemerintah dan DPR perlu mendengarkan 8 tuntutan FPP dan TPUA secara langsung
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan, Koordinator Indonesia Bersatu dan Ketua TPUA
Setelah Indonesia di landa berbagai Aksi Demonstasi dan kerusuhan di Berbagai daerah. Kemendagri mencatat. Aksi di 107 titik yang terjadi di 32 Provinsi.
Setelah Aksi DPR menerima utusan atau delegasi Mahasiswa di Gedung Parlemen Senayan dan Pemerintah juga menerima tuntutan 17 + 8 poin dari para influencer. Sebagaimana yang viral di media mainstream.
Dalam keterangan pers nya oleh menko Polkam. Pemerintah akan menindaklanjuti tuntutan itu.
Jauh sebelum aksi dan demonstrasi yang menimbulkan korban nyawa maupun kerusakan fasilitas gedung dan fasilitas publik serta kerusakan sejumlah kantor polisi dan terbakar sejumlah kantor pemerintah dan DPRD itu. Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP – TNI) Petisi 100 Para Tokoh Nasional dan sudah sampaikan sejumlah tuntutan ke Pemerintah dan DPR.
Hal itu di lakukan sejak dari pemerintah dan DPR di era Jokowi bahkan di DPR dan Presiden Prabowo Subianto.
Dari delapan (8) Poin Deklarasi FPP TNI ke DPR sebagai mana yang dimuat di tempo.co https://share.google/bYaSbBVLOrUE3mVH
TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) memandang perlu untuk menambahkan 8 poin tersebut dengan 5 poin lagi. Yakni: Memberantas KKN dengan cara:
1. Mengusut kejahatan Jokowi dalam pelanggaran HAM dan Korupsi sebagaimana yang dimuat dalam rilis OCCRP sehingga menempatkan Presiden JOKOWIDODO sebagai finalis nomor 2 setelah Presiden Syiria Basyar Al Asad.
2. Memakzulkan Gibran Rakabuming Raka karena pelanggaran Konsitusi atas terpilih nya sebagai Wakil Presiden RI.
3. Pemerintah dan DPR harus berkomitmen memberantas KKN
4. Pemerintah dan DPR wajib mengusut tuntas kasus Dugaan Ijazah Palsu Presiden Joko Widodo, sampai tuntas.
5. Pemerintah dan DPR wajib mendengarkan suara-suara Ulama, Aktifis dan Para Purnawiran yang peduli terhadap Bangsa dan Negara. Sehingga tidak ada pembungkaman dan lain sebagai nya.
Sehingga tuntutan Rakyat yang terwakili oleh FPP TNI dan TPUA adalah 8 + 5
Kehendak yang serius dari Pemerintah dan DPR menerima secara langsung dan mengakomodasi dan menindaklanjuti deklarasi FPP TNI dan Tuntutan TPUA ini akan memberikan legitimasi terhadap jalan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan DPR yang di pimpin oleh Puan Maharani.
Margonda Raya – Depok: 5 September 2025
