Dana Reses Naik, DPR Jadi Dewan Pembohong Rakyat
Oleh: Muslim Arbi
Bangsa ini kembali dibuat geleng kepala. Di tengah jeritan ekonomi rakyat kecil, DPR-RI malah kembali berakrobat — bukan di atas panggung sidang, tapi di atas tumpukan anggaran negara. Setelah sebelumnya disorot soal potongan dana rumah dinas, tunjangan alat kelengkapan, dan berbagai fasilitas super mewah, kini mereka kembali unjuk gigi dengan menaikkan dana reses secara gila-gilaan.
Kata mereka, alasannya sederhana: karena kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) bertambah.
Tapi siapa yang percaya? Rakyat sudah bosan dengan kalimat pembenaran yang justru membenamkan logika. Penambahan dana reses bukanlah soal pelayanan publik — itu soal pengembalian modal politik!
Cerita tentang “kemewahan” anggota DPR sudah menjadi rahasia umum. Dari masa ke masa, pendapatan mereka bak tak tersentuh logika keadilan sosial.
Ingat pengakuan artis yang pernah menjadi anggota DPR, Krisdayanti, beberapa waktu lalu? Ia secara terbuka menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai angka fantastis — puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Itu belum termasuk berbagai tunjangan nonformal: rumah dinas, kendaraan, perjalanan, reses, dan pos-pos yang entah dari mana munculnya.
Ada juga cerita “Oneng” alias Rieke Diah Pitaloka yang dengan jujur mengungkap bahwa pos pendapatan anggota dewan datang dari berbagai sumber. Lengkap dengan segala fasilitas yang kalau dikalkulasikan, sudah jauh melebihi batas wajar pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat, bukan dilayani negara.
Rakyat boleh hidup susah, tapi wakil rakyat hidup sejahtera — bahkan berlebihan.
Lucunya, beberapa waktu lalu DPR sempat menyebutkan bahwa mereka mendapat “pemotongan” fasilitas.
Ada yang bilang, dana rumah dinas dipangkas. Ada juga yang mengaku tunjangan kegiatan dikurangi. Narasinya dibuat seolah mereka sedang berkorban demi efisiensi negara.
Namun sekarang, tiba-tiba dana reses naik tajam. Alasannya? Agar anggota dewan bisa lebih sering bertemu rakyat di dapil.
Tapi faktanya, yang ditemui bukan rakyat miskin di kampung-kampung, melainkan konstituen elite: pengusaha, tim sukses, atau simpatisan politik yang hanya datang kalau ada amplop.
Inilah akrobat permainan pendapatan. Ketika satu pos dipotong, pos lain dinaikkan. Ketika rakyat marah, mereka pasang wajah manis dan seolah mau mendengar. Begitu suasana tenang, permainan dimulai lagi.
Kita sudah sampai di titik di mana DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi “Dewan Pembohong Rakyat.”
Mereka berjanji saat kampanye untuk hidup sederhana, mendengar suara rakyat, dan menolak privilege.
Tapi begitu duduk di kursi empuk Senayan, semua janji itu lenyap dalam kabut kenikmatan kekuasaan.
Mereka bermain dengan istilah “tunjangan operasional,” “reses dapil,” atau “kegiatan aspirasi.”
Padahal semua itu bermuara pada satu hal: uang rakyat.
Uang yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, malah jadi alat memperkaya kelompok kecil yang mengaku wakil rakyat.
Sudah saatnya rakyat tak tinggal diam. Jangan biarkan DPR terus mempermainkan logika publik.
Bongkar akrobat pendapatan mereka!
Tanyakan berapa total take-home pay tiap bulan, berapa biaya reses yang sebenarnya dihabiskan untuk rakyat, dan berapa yang disalurkan untuk kepentingan pribadi atau politik.
Kalau mereka berdalih “semua sesuai aturan,” maka pertanyaannya: siapa yang buat aturan itu?
Jawabannya: mereka sendiri!
Jadi, permainan ini sah di atas kertas, tapi busuk di atas nurani.
Ketika suara protes rakyat dianggap angin lalu, jangan salahkan kalau nanti jalanan kembali penuh.
Anak-anak STM — simbol perlawanan moral rakyat — bisa kembali turun, bukan untuk rusuh, tapi untuk menyuarakan nurani bangsa.
Karena ternyata, yang paling waras di negeri ini bukan yang duduk di kursi parlemen, tapi yang berdiri di jalan memperjuangkan keadilan.
DPR harus diingatkan: kalian bukan bos rakyat.
Kalian karyawan bangsa, digaji dari pajak yang diperas dari keringat orang kecil.
Jika terus bermain akrobat dengan pendapatan, maka cepat atau lambat, rakyatlah yang akan menurunkan tirai pertunjukan kalian.
Cukup sudah sandiwara ini.
Saatnya rakyat bilang: berhenti berbohong, wahai wakil yang tak lagi mewakili!
