Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Proksi Zionis di Indonesia Akan Intensif Serang Presiden Prabowo
PRIBUMINEWS.CO.ID– Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memperingatkan adanya gelombang serangan yang akan semakin intensif terhadap Presiden Prabowo Subianto dari jaringan yang ia sebut sebagai proksi zionis di Indonesia. Serangan tersebut, menurut Amir, merupakan bentuk balasan atas kegagalan operasi penggalangan yang dilakukan Israel ketika Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir beberapa waktu lalu.
“Operasi penggalangan Israel terhadap Presiden Prabowo di Mesir gagal total. Kini, proksi mereka di Indonesia akan mengambil alih dengan intensitas yang lebih besar. Mereka akan menyerang dengan isu-isu kemanusiaan dan HAM,” ujar Amir Hamzah kepada redaksi, Rabu (15/10/2025).
Amir menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Mesir beberapa waktu lalu bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi juga medan psikologis dan geopolitik yang sensitif. Saat itu, sejumlah media internasional menyoroti langkah Prabowo yang aktif mendorong solusi damai untuk krisis Gaza, termasuk komunikasi terbukanya dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi serta pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di sela forum internasional.
Menurut Amir, sorotan media Israel terhadap langkah Prabowo bukan sekadar pemberitaan biasa, melainkan bagian dari upaya propaganda yang mengarah pada pembentukan opini negatif terhadap Indonesia. “Israel menggunakan media mereka untuk menggiring narasi bahwa Prabowo adalah figur yang bisa ‘dimainkan’. Padahal, kenyataannya, beliau menolak intervensi dalam kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.
Namun karena upaya itu gagal, Amir memperkirakan strategi berikutnya akan dijalankan melalui proksi lokal yang beroperasi di dalam negeri. “Mereka tidak akan menyerang secara langsung, tapi melalui jaringan proksi di media, lembaga HAM, dan tokoh-tokoh politik yang mudah diarahkan oleh kepentingan luar,” tambahnya.
Lebih jauh, Amir Hamzah mengungkapkan bahwa salah satu bentuk serangan yang akan muncul adalah kolaborasi antara proksi asing dengan kepentingan ekonomi dalam negeri yang merasa dirugikan oleh kebijakan Prabowo. Ia menyinggung kemungkinan adanya salah satu dari kelompok konglomerat besar yang dikenal publik sebagai bagian dari “9 Naga”, yang selama ini menikmati fasilitas dan keuntungan dari proyek-proyek strategis nasional (PSN) di masa pemerintahan sebelumnya.
“Ketika Presiden Prabowo mencabut status PSN dari proyek besar seperti PIK-2, itu bukan hanya keputusan ekonomi, tapi juga politik. Ada pihak-pihak yang selama ini hidup dari rente proyek negara yang kini kehilangan akses. Mereka akan mencari saluran politik untuk membalas,” ujar Amir.
Menurutnya, kelompok ini bisa menjadi partner efektif bagi operasi informasi yang digerakkan proksi asing. “Proksi zionis akan memanfaatkan kemarahan oligarki lokal untuk mengamplifikasi isu. Ujungnya adalah delegitimasi pemerintahan,” jelasnya.
Amir menegaskan bahwa isu hak asasi manusia (HAM) akan menjadi instrumen utama serangan terhadap Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa isu HAM selalu menjadi alat efektif untuk mengguncang kepercayaan publik dan menciptakan tekanan internasional terhadap pemimpin nasional.
“Isu HAM ini akan dipoles sebagai serangan moral. Mereka akan menggiring opini seolah Prabowo anti-demokrasi, tidak menghormati kebebasan sipil, dan membawa warisan masa lalu. Padahal, tujuannya bukan memperjuangkan HAM, tapi untuk melemahkan otoritas kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Amir bahkan menyebut bahwa beberapa lembaga internasional yang berbasis di luar negeri bisa saja dilibatkan untuk memperkuat narasi ini. “Ada lembaga yang biasa digunakan sebagai kanal untuk melegitimasi tekanan politik. Mereka bisa memunculkan laporan, rilis data, atau kampanye digital dengan narasi yang terkesan ilmiah dan objektif,” katanya.
Dalam pandangan Amir, pola serangan ini akan berbentuk operasi informasi berlapis (multi-layer information operation).
Pertama, operasi wacana, di mana isu HAM dan demokrasi akan digoreng di media sosial dan media arus utama secara simultan.
Kedua, operasi politik, dengan memunculkan suara oposisi atau kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan tuntutan serupa.
Ketiga, operasi ekonomi, melalui tekanan dari kelompok bisnis yang kehilangan fasilitas ekonomi.
“Ini akan menjadi kombinasi antara serangan opini dan sabotase politik. Tujuannya bukan menjatuhkan pemerintahan secara frontal, tapi melemahkan kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas kebijakan,” papar Amir.
Amir menekankan bahwa pemerintah harus bersiap menghadapi fase baru dalam perang informasi ini. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Kontra-Disinformasi Nasional, dengan tugas utama memantau, memverifikasi, dan menindak setiap upaya penyebaran narasi manipulatif yang mengarah pada instabilitas nasional.
“Prabowo harus tanggap. Jangan reaktif, tapi sistematis. Negara harus hadir dengan mekanisme intelijen komunikasi publik. Ini bukan lagi sekadar isu politik, tapi sudah masuk dalam ranah pertahanan siber dan diplomasi strategis,” ujarnya.
Selain itu, Amir juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bersinergi dengan lembaga intelijen dan kementerian terkait untuk melacak aliran dana politik yang berpotensi digunakan dalam serangan terstruktur. “Biasanya operasi seperti ini tidak berdiri sendiri. Ada pendanaan, jaringan media bayangan, dan tim kampanye digital yang bergerak diam-diam,” ungkapnya.
Menurut Amir, Prabowo saat ini bukan hanya menghadapi persaingan politik biasa, melainkan juga konfrontasi ideologi global. “Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan posisi netral dan mandiri dalam diplomasi. Tapi justru karena itulah, Prabowo dianggap berbahaya bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan dominasi geopolitik di kawasan,” jelasnya.
Amir menilai sikap tegas Prabowo terhadap Israel dan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina menjadi salah satu alasan utama mengapa ia kini menjadi sasaran serangan global. “Israel dan sekutunya tidak suka dengan pemimpin Muslim yang memiliki pengaruh militer, ekonomi, dan diplomatik yang kuat. Apalagi Prabowo sedang membangun hubungan erat dengan Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dalam konteks stabilitas Timur Tengah,” katanya.
Amir menutup analisanya dengan peringatan keras bahwa perang narasi terhadap Prabowo akan memasuki fase intensif menjelang tahun politik 2026–2027.
“Ini bukan sekadar soal isu dalam negeri. Ini adalah bagian dari hybrid war yang mencoba mengendalikan arah kebijakan nasional Indonesia. Dan Prabowo adalah target utamanya karena beliau menunjukkan kemandirian geopolitik,” jelasnya.(Ys)
