Setahun Prabowo Jadi Presiden SAMPAI KAPAN PRESIDEN PRABOWO MAMPU PASANG BADAN UNTUK JOKOWI
S Indro Tjahyono
Eksponen Gerakan Mahasiswa 77/78 dan Penggiat Jaringan Aktivis Lintas Angkatan (JALA)
Banyak spekulasi muncul tentang isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto (Prabowo) dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini. Karena Presiden hanya menjadi tuan rumah dan tidak mengundang, maka pihak yang berkepentingan adalah Jokowi.
“Wanti-wanti” Soal Gibran
Kita tidak bisa berspekulasi lebih jauh tentang apa yang dibicarakan, yang jelas Jokowi (secara tersirat) ingin memastikan apakah Prabowo masih menjadi kolega yang bisa diandalkan. Jokowi dalam pertemuan itu “wanti-wanti” agar Prabowo lebih intens berkomunikasi serta memberi bimbingan dan arahan jika memang Gibran melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Prabowo cenderung acuh terhadap gunjingan tentang perilaku Gibran yang aneh-aneh dan adanya tuntutan untuk mundur akhir-akhir ini. Demikian pula terhadap tudingan bahwa tingkat pendidikannya tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Salah satu adalah tuduhan ijazah palsu yang sekarang bukan hanya tertuju pada Jokowi, tetapi sekarang sudah merambah kepada anaknya Gibran Rakabuming (Gibran) yang saat ini jadi Wakil Presiden RI. Untuk ijazahnya sendiri kelihatannya Jokowi tidak khawatir karena ada UGM dan Polri yang bisa menjadi bemper.
Pertemuan dengan Mendikti Saintek
Namun karena Gibran mengaku lulusan Luar Negeri, maka persoalannya akan lebih sulit, apalagi Kementerian Pendidikan yang pernah mengeluarkan keterangan penyetaraan ijazah terkesan kurang kooperatif. Bahkan seorang doktor dosen IPB mengatakan bahwa Gibran sebenarnya hanyalah lulusan SD.
Jokowi tentu bisa merasakan bagaimana Prabowo tidak mau tahu dan tidak bertindak apa-apa tatkala ijazahnya dihujat. Hanya Polri sendirian yang berjibaku dalam menangani isu ijazah palsu Jokowi.
Tapi apa alasannya jika tiba-tiba Mendikti dan Riset dipanggil oleh Prabowo untuk bertemu empat mata? Prabowo, yang mengaku pengusul Gibran sebagai Wapres ,mungkin sedang melakukan pengkondisian agar ijazah Gibran tetap memenuhi persyaratan pendidikan seorang Wapres.
Menteri Titipan Jokowi Berulah
Prabowo selama ini sudah disibukkan dengan isu matahari kembar dalam pemerintahannya serta sejumlah menteri loyalis Jokowi yang bercokol di kabinet. Setelah demo besar akhir Agustus 2025 ,barulah Prabowo kelihatan serius lakukan reshuffle kabinet dan mendepak sebagian menteri loyalis Jokowi.
Pejabat-pejabat loyalis Jokowi memang banyak berulah untuk merusak kredibilitas pemerintahan Prabowo melalui kebijakan dan pernyataannya. Mereka bikin kebijakan dan mengeluarkan pernyataan kontroversial untuk memancing reaksi negatif dari publik yang dapat menggrogoti popularitas Prabowo.
Misalnya ,walau kemudian sudah dikoreksi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan PPn sebesar 12 persen. Kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengubah aturan distribusi gas 3 kilogram.
Prabowo Turun Tangan
Kebijakan-kebijakan tersebut telah memancing Prabowo turun tangan untuk segera menghentikannya. Belum selesai dampak negatif dari dua kebijakan tersebut diatasi; nama Menteri Koperasi Budi Arie tiba-tiba disebut dalam pengadilan judol, meledak pula kasus “kepala babi” akibat celoteh liar juru bicara istana Hasan Hasbi, serta Kemendagri Tito Karnavian mengubah status empat pulau yang semula berada di wilayah administratif Provinsi Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara.
Setelah itu beberapa kali lagi Menkeu Sri Mulyani melakukan blunder ,antara lain dengan pernyataannya yang merendahkan profesi guru. Kebijakan Sri Mulyani yang paling kontroversial adalah ketika melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Akibat kebijakannya itu beberapa daerah kalap karena berkurangnya APBD. Untuk menggenjot berkurangnya pendapatan daerah ,beberapa pemerintah kabupaten dan kota menaikkan PBB 200%-1000%.
Awal Mula Rusuh Nasional
Kenaikan PBB yang fantastis ini menyulut keresahan di berbagai daerah yang disusul dengan meletusnya amok terbuka seperti di Pati. Beberapa daerah kemudian mengurungkan kenaikan PBB yang fantastis tersebut.
Walau amok di Pati bisa diatasi, keberhasilan demonstran menggagalkan kenaikan PBB dan menuntut kepala daerah mundur telah memancing daerah lain untuk bergerak. Masyarakat Semarang dan Cirebon sudah siap bergerak ,namun kepala daerah urung menaikkan PBB.
Tetapi keresahan dan kerisauan masyarakat terhadap beratnya kehidupan akibat efisiensi dan penghentian TKD yang dilakukan pemerintah pusat tidak bisa ditutupi. Sebanyak 18 gubernur akhirnya menggrudug kantor Kementerian Keuangan, meminta TKD dipulihkan namun pulang dengan tangan hampa.
Warisan Kasus Hukum dan Korupsi
Prabowo juga menghadapi keresahan publik tentang penegakan hukum yang tidak adil yang meluas di media sosial dan timbulnya aksi massa terus menerus. Apalagi adanya dua kasus hukum akibat politik sandera Jokowi, yakni pengadilan terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong.
Untuk itu Prabowo terpaksa mengeluarkan amnesti dan abolisi untuk menghentikan dua pengadilan yang diduga merupakan “pesanan” Jokowi. Kini Prabowo masih harus berhadapan dengan polisi dan institusi KPK untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang berkelindan di jajaran birokrasi yang ia pimpin.
Polri dan KPK diduga justru bermain dalam menangani kasus korupsi dan sudah menjadi rahasia umum kedua lembaga itu telah menjadi instrumen politik Jokowi dalam mengokohkan kekuasaannya. Konflik terbuka antara polisi dan kejaksaan terjadi beberapa kali, hingga akhirnya Prabowo perlu mengerahkan pasukan TNI untuk menjaga kantor-kantor Kejaksaan.
Dampak Maraknya Politik Uang
Pekerjaan rumah satu lagi untuk Prabowo adalah dampak “politik uang” Jokowi untuk menjadikan parpol dan DPR sebagai garda kekuasaannya. Pertama, Jokowi bagi-bagi kursi kabinet untuk parpol, entah untuk dijual ke nonkader atau kadernya sendiri.
Bahkan tradisi ini terpaksa dilanjutkan lagi saat Prabowo menjadi presiden, mungkin dengan catatan menteri tidak dijadikan sapi perah lagi oleh partainya. Namun akibatnya bagi demokrasi sangat fatal yakni hilangnya fungsi pengawasan DPR sebagai lembaga legislatif terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
Praktek politik uang dalam Pemilu dibiarkan merajalela ketika Jokowi berkuasa. Akhirnya siapapun punya uang dapat memenangkan kontestasi dalam Pemilu Legislatif, sehingga mayoritas anggota DPR cuma diisi lulusan SMA, 60% pengusaha, dan 5% selibriti atau para artis.
Gaya Hidup Anggota DPR
Inilah yang menjadi alasan Jokowi meninabobokan DPR dengan fasilitas dan berbagai tunjangan yang nilainya fantastis. Dengan penghasilan yang bisa mencapai miliaran rupiah termasuk dana reses diharapkan uang yang dikeluarkan saat Pemilu Legislatif bisa kembali plus untuk membayar setoran kepada parpolnya.
Namun penghasilan anggota DPR yang gila-gilaan menghasilkan kultur hedonis dan sindrom orang yang belum siap kaya (sudden wealth syndrome) yang menghamburkan uangnya untuk membeli barang-barang mahal. Hal inilah yang menyebabkan meledaknya aksi besar pada akhir Agustus 2025 yang berakhir rusuh.
Aksi ini telah menewaskan 10 orang dan 2 orang hilang, terluka lebih dari seribu orang, dan ditangkap secara tidak sah lebih dari 3000 orang. Sampai saat ini yang ditahan hampir 1000 orang.
Bermain dengan Darurat Militer yang Beresiko
Sampai saat ini belum diketahui, siapa dalang yang sebenarnya yang menunggangi aksi ini. Namun kerusuhan yang meluas disertai pembakaran kantor DPRD dan kantor POLRI masih menyisakan misteri.
Ada dugaan kerusuhan hebat yang direkayasa itu merupakan upaya menciptakan darurat militer jika dikaitkan adanya akun milik TNI dan keberadaan oknum TNI di lapangan. Walaupun hal ini telah dibantah oleh TNI, tapi andaikata darurat militer benar-benar diberlakukan ,hal itu nyaris bisa mengancam balik posisi Prabowo sendiri sebagai presiden.
Siapa dalang kerusuhan yang terjadi 25-31 Agustus 2025 yang lalu masih menunggu hasil Tim Gabungan Pencari Fakta enam Lembaga Nasional HAM yang konon akan diumumkan akhir tahun ini. Itu artinya masih ada “duri dalam daging” di tubuh pemerintahan Prabowo.
Berhasilkah Akrobat Ekonomi Prabowo?
Kalau mau disebut “pasang badan” yang sebenarnya, hal itu adalah resiko yang diterima Prabowo sebagai presiden yang harus membayar hutang akibat tata kelola ekonomi dan fiskal Jokowi yang ugal-ugalan. Hingga akhir April 2025, tumpukan utang pemerintah Indonesia sudah dikategorikan “lampu merah”, yakni Rp 9.105 triliun atau 40% dari PDB.
Prabowo saat ini harus berakrobat dalam menjalankan roda ekonomi agar kinerja pemerintahannya mampu membayar utang. Selain itu Prabowo harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah daya beli masyarakat yang sudah tiarap.
Beban pemerintahan yang lain adalah berperang dengan korupsi dan tingkat kebocoran APBN yang akut. Skala korupsi bukan lagi miliar tapi sudah triliun.
Perang Melawan Korupsi
Berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen karena korupsi. Modus operandi korupsi yang paling banyak, sebesar 70 persennya adalah pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
Sedangkan liga korupsi Indonesia, berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan, antara lain korupsi:
1. Pertamina ( Rp 968,5 triliun)
2. PT Timah (Rp 300 triliun)
3. Kasus BLBI (Rp 138 triliun)
4. PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun)
5. Kasus PT TPPI (Rp 37,8 triliun)
6. PT Asabri (Rp 22,7 triliun)
7. Kasus PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun)
8. Izin Ekspor Minyak sawit (Rp 12 triliun)
9. Garuda Indonesia (Rp 9,37 triliun)
10. Korupsi Proyek BTS 4G (Rp 8 triliun)
11. Korupsi Bank Century (Rp 7 triliun)
Jokowi selama 1 dekade sangat permisif terhadap korupsi yang dilakukan pejabat, bahkan korupsi dijadikan alat sandera untuk mempertahankan loyalitas. Prabowo juga tidak mungkin lagi menggunakan KPK untuk pemberantasan korupsi, lantaran lembaga anti korupsi itu sudah diobok-obok oleh Jokowi selama berkuasa.
Prabowo Menanggung Dosa-dosa Jokowi
Yang terberat saat ini adalah Prabowo mendapat beban untuk mengelola banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan mimpi-mimpi brutal dari Jokowi. Beberapa proyek ini merupakan kerjasama bisnis yang seharusnya tidak perlu membebani APBN, antara lain:
1. PSN Rempang
Kawasan Rempang Eco City seluas 165 kilometer-persegi rencananya dibangun oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak usaha Artha Graha milik taipan Tomy Winata. Nantinya, kawasan ini memiliki industri pengolahan pasir kuarsa dan silika lewat kerja sama PT MEG dengan Xinyi International Investment Limited, investor asal China.
2. Proyek Kereta Whoosh
Kereta Whoosh termasuk PSN yang didorong Jokowi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Asal tahu saja, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang digarap China nilai investasinya US$5,5 miliar atau Rp86,5 triliun. Dalam perjalanannya, terjadi pembengkakan anggaran, sehingga total investasinya menggemuk menjadi Rp114,24 triliun.
3. Ibu Kota Nusantara (IKN)
Ditetapkan melalui Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9/2022 tentang Perubahan Daftar PSN. Investor asing yang selalu diklaim Jokowi antre masuk ke IKN ternyata hanya isapan jempol belaka. Mungkin hanya Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 12 konglomerat, dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan yang ‘ndablek’ untuk investasi di IKN. Atas investasi itu, Aguan diduga dapat ganjaran berupa PSN di Pantai Indah Kapuk (PIK).
4. PSN-PIK 2 Milik Aguan
Sejak awal, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang digagas PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) untuk membangun Tropical Coastland, ditolak masyarakat. Namun status PSN ini disetujui Jokowi pada Maret 2024, dituding sebagai ‘hadiah’ untuk Sugianto Kusuma alias Aguan yang dinilai berhasil menggiring para taipan untuk membenamkan duitnya di IKN.
Kini Prabowo melalui Menkeunya berhasil membatalkan keterlibatan pemerintah dengan tiga proyek PSN, yakni Kereta Whoosh, IKN, dan PIK II. Prabowo juga berhasil menepis gagasan Luhut Binsar Panjaitan, yang diduga orang Jokowi tersisa, yang merengek-rengek minta APBN mendanai pendirian Family Office.
Jalan Terjal Reformasi POLRI
Isu tentang Reformasi POLRI sebenarnya sudah muncul sebelum adanya aksi besar masyarakat pada akhir Agustus 2025 yang berujung perusakan beberapa kantor kepolisian. Masyarakat sudah mencurigai Revisi Undang-undang POLRI justru akan mengokohkan institusi POLRI sebagai lembaga “superbody”.
Kematian Afan Kurniawan pengemudi ojol pada aksi akhir Agustus 2025 menunjukkan tradisi kekerasan POLRI sebagai “superbody” tersebut. Inilah yang menuntut Reformasi POLRI tidak saja harus membatasi kewenangannya namun juga status kelembagaannya bukan lagi di bawah presiden tapi di bawah suatu kementerian tertentu.
Sebagai “superbody” pantas jika POLRI bertindak arogan dengan membentuk Tim Reformasi Transformasi POLRI sendiri, sedangkan sampai detik ini Prabowo ternyata belum mengumumkan Tim Reformasi POLRI seperti yang dijanjikan. Sikap arogan POLRI ini muncul diduga karena POLRI di bawah Listyo Sigit Prabowo merasa Jokowi masih menjadi atasannya tapi bukan Prabowo.
Kesimpulan
Upaya Prabowo mendepak menteri-menteri titipan Jokowi dari jajaran kabinet tidak berarti menjamin Prabowo lebih otoritatif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Prabowo masih menghadapi banyak “musuh dalam selimut”, karena siapa dalang kerusuhan akhir Agustus 2025 belum terungkap dan masih ada Listyo Sigit Pramono yang diduga kuat ditugaskan menyimpan “kartu truf” dan menjaga kepentingan Jokowi.
Prabowo mungkin juga senantiasa dibayang-bayangi oleh “kesepakatan gelap” dengan Jokowi, sehingga ia menutup mata rapat-rapat saat ijazah Jokowi dan Gibran menjadi gunjingan publik di media sosial. Pertanyaannya sampai kapan Prabowo masih mampu “pasang badan” untuk Jokowi***
