Indonesia Tegaskan Peran Kebudayaan di Forum G20 Durban: Dari Restitusi Hingga Rumah Budaya di Cape Town
“Perlindungan dan pemajuan kebudayaan bukan hanya urusan masa lalu, melainkan investasi bagi masa depan,” kata Fadli Zon dalam sesi pleno G20 Culture Ministers Meeting, 30 Oktober 2025. Ia menekankan pentingnya memadukan nilai budaya dalam mekanisme pembangunan global, sebuah pendekatan yang menurutnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berakar pada identitas bangsa.
PRIBUMINEWS.CO.ID – Indonesia kembali meneguhkan posisi kebudayaan sebagai fondasi solidaritas global dalam forum G20 Kebudayaan di Durban, Afrika Selatan, 28–30 Oktober 2025. Dalam pertemuan yang dihadiri 17 negara anggota G20, dua organisasi regional, delapan negara undangan, serta delapan organisasi internasional, delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon aktif mendorong paradigma baru pemajuan kebudayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Forum ini menghasilkan KwaDukuza Ministerial Declaration, sebuah komitmen bersama untuk memperkuat peran kebudayaan dalam pembangunan global. Deklarasi tersebut memuat empat prioritas: pencegahan perdagangan gelap benda budaya dan restitusi benda warisan, integrasi kebijakan kebudayaan dalam strategi sosial-ekonomi nasional, tata kelola teknologi digital dan kecerdasan buatan yang etis, serta peran budaya dan pengetahuan lokal dalam merespons perubahan iklim.
“Pelindungan dan pemajuan kebudayaan bukan hanya urusan masa lalu, melainkan investasi bagi masa depan,” kata Fadli Zon dalam sesi pleno G20 Culture Ministers Meeting, 30 Oktober 2025. Ia menekankan pentingnya memadukan nilai budaya dalam mekanisme pembangunan global, sebuah pendekatan yang menurutnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berakar pada identitas bangsa.
Indonesia kembali menyoroti urgensi penghentian perdagangan gelap benda budaya, sebuah isu yang terus mengemuka seiring meningkatnya kesadaran dunia atas restitusi warisan. Fadli mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan asal-usul benda budaya, serta kerja sama internasional agar benda warisan kembali ke tanah kelahirannya.
Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya tata kelola etis atas transformasi digital dan kecerdasan buatan. “Teknologi tidak boleh mengancam hak moral dan ekonomi para pencipta,” ujar Fadli. “Kebudayaan harus menjadi jangkar etika dalam era digital.”
Di Durban, kebudayaan juga ditempatkan dalam kerangka menghadapi krisis iklim. Deklarasi menegaskan nilai kearifan lokal dan praktik tradisional sebagai sumber pengetahuan penting menghadapi perubahan iklim. “Kearifan lokal tidak sekadar warisan; ia adalah ilmu yang teruji ribuan tahun,” kata Fadli.
Di sela forum, Fadli bertemu Menteri Olahraga, Seni, dan Kebudayaan Afrika Selatan, Gayton McKenzie, yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Rumah Budaya Indonesia di Cape Town. Inisiatif ini bukan hanya simbol diplomasi kultural, tetapi juga penghormatan terhadap warisan Syekh Yusuf al-Makassari, ulama Sulawesi Selatan yang diasingkan VOC ke Cape Town pada abad ke-17.
“Syekh Yusuf adalah jembatan sejarah antara Indonesia dan Afrika Selatan. Warisannya menjadi milik dua bangsa, simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan perjuangan martabat manusia,” kata Fadli. Rumah Budaya Indonesia di Cape Town diharapkan menjadi ruang perjumpaan antarbangsa, melahirkan kolaborasi budaya baru, dan memperkuat hubungan sejarah yang telah terjalin tiga abad lebih.
Partisipasi Indonesia dalam G20 Kebudayaan tahun ini menegaskan orientasi baru diplomasi budaya Indonesia: menempatkan kebudayaan sebagai instrumen solidaritas global, penghubung antarperadaban, sekaligus fondasi pembangunan berkelanjutan.
Di Durban, di antara percakapan tentang teknologi masa depan dan perubahan iklim, Indonesia membawa pesan yang tak lekang: kemajuan tanpa akar budaya adalah kemajuan yang rapuh.
Dengan semangat solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan, Indonesia melangkah sebagai bangsa yang tidak hanya menjaga warisan, tetapi mengangkatnya menjadi cahaya untuk dunia. [ ]
JERNIH
