ANDA TIDAK DALAM POSISI MEMILIKI “BARGAINING POWER” YANG MEMADAI, JENDERAL !
Indra Adil – Eksponen Gema 7778
Pelajaran dari Revolusi EDSA Filipina (1986)
Pada 22 Februari 1986, Juan Ponce Enrile (Menteri Pertahanan Filipina) dan Jenderal Fidel V. Ramos (Kepala Philippine Constabulary/Kepolisian Filipina) berlindung di Camp Crame dan Camp Aguinaldo—pusat perlawanan Revolusi EDSA. Mereka membawa sebagian militer dan kepolisian yang setia kepada rakyat untuk membangkang terhadap Presiden Ferdinand Marcos.
Peristiwa ini menjadi titik balik penting, karena pembangkangan tersebut menyebabkan sebagian besar aparat keamanan menurunkan senjata dan bergabung melindungi massa demonstran. Maka terjadilah Revolusi Kuning EDSA tanpa berubah menjadi revolusi berdarah. Rezim Marcos pun akhirnya tumbang.
Ancaman Kapolri Listyo Sigit
Tanpa menyebut secara jelas kepada siapa ancaman itu ditujukan, Kapolri menyatakan akan berjuang sampai “titik darah penghabisan” demi mempertahankan posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden RI. Ancaman ini, bagi negara, tampak seperti angin lalu karena tidak jelas siapa yang sedang diancam dan untuk kepentingan apa.
Dukungan sebagian anggota DPR Komisi III terhadap pernyataan tersebut pun tidak memperjelas arah politiknya, selain menimbulkan kesan bahwa mereka berharap tidak tersentuh kasus “korupsi berjamaah”.
Kini terbukti bahwa tidak ada dampak apa pun terhadap negara atau pemerintahan akibat ancaman tersebut. Pemerintah bergeming, seolah tidak terjadi apa-apa dalam kancah politik kepolisian yang disokong oleh politik Komisi III DPR. Tidak muncul efek seperti Revolusi Kuning EDSA di Filipina tahun 1986.
Beda Konteks dan Posisi
Jika Kapolri mengira posisi Polri sedang sangat kuat sehingga mampu menghadapi siapa pun -termasuk Presiden dan lembaga negara lainnya- maka itu adalah kekeliruan besar.
Pada peristiwa Revolusi EDSA, Philippine Constabulary berada satu kubu dengan rakyat Filipina dan berseberangan secara diametral dengan rezim Marcos. Karena itu mereka yakin sepenuhnya untuk melawan rezim tanpa setengah hati. Pada akhirnya, justru rezim Marcos yang menyerah.
Situasinya sangat berbeda dengan Kepolisian RI saat ini, yang justru sedang berada dalam sorotan dan tekanan rakyat. Dalam persepsi publik, Polri bukan berada di pihak rakyat, melainkan menjadi institusi yang dituntut untuk direformasi secara mendasar, bahkan ada tuntutan Dibubarkan!
Jika Polri memulai pembangkangan nyata terhadap negara, maka hal itu justru akan melumatkan Polri sendiri di bawah tekanan rakyat. Potensi kehancuran akan terjadi di seluruh Indonesia, pada skala yang tidak terbayangkan sebelumnya. Polri bisa hancur lebur di semua daerah tanpa ampun, dan pada akhirnya akan membuka jalan bagi pembentukan Institusi Kepolisian baru yang sama sekali berbeda dari Polri saat ini.
Negara Bersikap Dingin
Sikap negara yang tampak “cool”, memang sudah tepat saat ini. Bersikap dingin menghadapi kepolisian yang tampak menggebu-gebu ingin berhadapan langsung secara “face to face” dengan negara. Optimisme berlebihan Kepolisian akan menghasilkan kemenangan menghadapi Negara, justru akan berujung sebaliknya, kehancuran dasyat institusi itu sendiri.
Sejak pidato emosional Kapolri di Komisi III DPR, bukan kepanikan yang muncul di pemerintah maupun lembaga negara lainnya, melainkan suasana antiklimaks. Hampir tidak ada lembaga negara yang menanggapi. Mereka justru menjaga jarak dari Polri dan mulai menyisihkankan figur-figur pimpinan Polri yang masih dianggap sebagai “antek oligarki”.
Akibatnya, sebagian petinggi Polri yang masih memiliki Akal Sehat mulai menjauh dari lingkaran Kapolri. Kapolri kini tampak semakin sendirian, seolah berangan-angan menjadi “polisi revolusioner”.
Penutup
Kita tunggu saja apa yang akan terjadi pada episode berikutnya.
Angin baik sedang berhembus di negeri ini.
Wallahu a’lam.
Jakarta, 1 Februari 2026.
