Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Prabowo Jalankan Diplomasi Balance of Power
PRIBUMINEWS.CO.ID – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan strategi diplomasi balance of power (BoP) atau politik keseimbangan kekuatan dalam merespons dinamika global yang kian terpolarisasi antara Amerika Serikat dan China.
Menurut Amir, langkah Prabowo memperkuat komunikasi dengan Washington dan negara-negara Barat bukanlah sinyal keberpihakan terhadap satu blok, melainkan bagian dari strategi menyeimbangkan dua kutub kekuatan dunia yang saat ini mendominasi lanskap geopolitik dan ekonomi global.
“Indonesia di bawah Prabowo tidak sedang berpindah blok. Ia sedang memastikan Indonesia tidak terjebak dalam orbit salah satu kekuatan besar. Ini diplomasi keseimbangan,” ujar Amir dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Dalam satu dekade terakhir, rivalitas AS–China semakin terbuka, mulai dari perang dagang, persaingan teknologi, hingga perebutan pengaruh di Indo-Pasifik. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan posisi geostrategis di jalur pelayaran dunia, menjadi titik penting dalam kalkulasi kedua negara.
Di satu sisi, investasi China di Indonesia sangat besar—mulai dari infrastruktur, kawasan industri, hingga proyek hilirisasi mineral. Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) China dalam sejumlah proyek strategis juga menjadi sorotan domestik.
Namun di sisi lain, Amerika Serikat tetap menjadi mitra penting dalam sektor pertahanan, pendidikan, serta akses pasar global berbasis dolar. Secara militer dan teknologi, AS masih menjadi kekuatan dominan.
Amir membaca, pendekatan Prabowo adalah memastikan Indonesia tidak bergantung secara berlebihan pada satu sumber kekuatan ekonomi maupun keamanan.
“Ketergantungan tunggal adalah risiko strategis. Dalam teori intelijen, itu menciptakan strategic vulnerability. Prabowo tampaknya memahami ini,” katanya.
Sejak era Presiden pertama Soekarno, Indonesia dikenal sebagai pelopor Gerakan Non-Blok. Namun menurut Amir, konteks global saat ini berbeda.
“Non-blok era Perang Dingin adalah soal tidak memihak. Balance of power versi Prabowo adalah aktif membangun hubungan dengan dua sisi sekaligus, sambil menjaga otonomi strategis,” jelasnya.
Dalam perspektif geopolitik, langkah ini bisa disebut sebagai hedging strategy—yakni menjaga hubungan baik dengan dua kekuatan yang saling bersaing untuk meminimalkan risiko jika salah satu menjadi terlalu dominan.
Indonesia tetap menjalin komunikasi intensif dengan Beijing, tetapi juga memperkuat relasi dengan Washington dan sekutunya di Barat. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memperoleh manfaat ekonomi dari China sekaligus menjaga akses teknologi, pertahanan, dan sistem keuangan global dari Barat.
Amir juga menyoroti langkah Indonesia dalam konteks isu Palestina. Pemerintahan Prabowo disebut ingin memperkuat peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk membuka opsi pengiriman pasukan perdamaian jika mandat internasional memungkinkan.
Sikap Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sejalan dengan konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
Menariknya, dalam konfigurasi geopolitik terbaru, sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Bahrain, Pakistan, Turki, Uni Emirat Arab, dan Yordania juga aktif dalam berbagai forum keamanan dan kerja sama strategis global.
“Ini memperlihatkan bahwa keterlibatan dalam arsitektur keamanan global tidak otomatis berarti meninggalkan solidaritas terhadap Palestina. Justru negara-negara itu memainkan dua jalur sekaligus,” ujar Amir.
Sementara itu, China yang memilih tidak bergabung dalam kerangka tertentu yang disebut sebagai BoP versi Barat, juga tidak menunjukkan sikap konfrontatif terhadap Indonesia. Ini, menurut Amir, menunjukkan keberhasilan diplomasi Jakarta menjaga komunikasi strategis tetap terbuka.
Dari perspektif intelijen strategis, ada beberapa poin penting dalam manuver Prabowo:
1. Diversifikasi Mitra Strategis
Mengurangi risiko embargo, tekanan ekonomi, atau sanksi politik dari satu kekuatan besar.
2. Meningkatkan Daya Tawar (Bargaining Position)
Dengan memiliki akses ke dua blok, Indonesia dapat meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi investasi, transfer teknologi, dan kerja sama militer.
3. Menghindari Polarisasi Domestik
Ketergantungan ekstrem pada satu negara dapat memicu resistensi politik dalam negeri. Keseimbangan menciptakan stabilitas.
4. Membangun Citra sebagai Middle Power
Indonesia berupaya tampil sebagai kekuatan menengah yang independen dan mampu menjadi jembatan dialog.
Amir menilai, jika strategi ini konsisten, Indonesia berpotensi memainkan peran sebagai swing state dalam percaturan global—negara yang suaranya diperhitungkan karena tidak terkunci dalam satu aliansi permanen.
Meski demikian, strategi balance of power bukan tanpa risiko. Rivalitas AS–China bisa semakin tajam, terutama di kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan. Tekanan untuk “memilih sisi” bisa muncul dalam bentuk kebijakan perdagangan, standar teknologi, atau isu keamanan regional.
Selain itu, dinamika Timur Tengah dan konflik Palestina-Israel juga berpotensi menyeret negara-negara Muslim dalam konfigurasi blok yang lebih kompleks.
“Diplomasi keseimbangan itu seperti berjalan di atas tali. Butuh presisi, konsistensi, dan kemampuan membaca intelijen global secara real time,” pungkas Amir. (Ys)
