PRIBUMINEWS.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hanya mampu menangkap Deputi dan staff Menpora maupun KONI, ketimbang melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pemegang kuasa atas anggaran dana hibah yang diduga ada praktik kotor berpotensi merugikan Negara.
Hasil investigasi KPK yang melakukan penggeledahan diharapkan mampu menemukan jejak-jejak korupsi di Kemenpora, sehingga menemukan pelaku utama di balik dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam tubuh Kemenpora.
Hal tersebut ditanggapi oleh Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Adri Zulpianto, menurutnya, KPK dapat menangkap pelaku yang mampu menggerakkan kenapa tindak pidana korupsi tersebut dapat dilakukan oleh Deputi di Kemenpora.
“Kami berharap bahwa KPK akan melakukan hal yang lebih hebat daripada sekedar menahan dan menjadikan deputi Kemenpora sebagai tersangka, sehingga pelaku utama yang menggerakan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan deputi Kemenpora dapat juga ditindak”, ujar Adri.
Adri menduga, tidak mungkin tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Deputi di Kemenpora bisa dilakukan apabila tidak ada dukungan dan perlindungan dari pihak yang lebih besar dan memiliki jabatan yang lebih tinggi di Kemenpora.
“Dugaan tersebut wajar, apabila kami melihat kembali laporan dari lembaga Center for Budget Analysis (CBA) yang dipetiskan oleh Kejaksaan Negeri, karena laporan kami terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak ditindak lanjuti,” terang Adri.
Adri mengungkapkan, setidaknya, KPK memberikan keterangan lebih lanjut terkait proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus OTT di Kemenpora yang semakin lama semakin meredup, jangan sampai kemudian kasus ini menjadi hilang beriringan dengan waktu yang terus berjalan.
“KPK harus memberikan keterangan lebih lanjut terkait proses perjalanan kasus OTT Kemenpora, karena kasus tersebut berpotensi merugikan Negara yang sedang dirundung oleh hutang,” kata Adri.
Adri beranggapan, KPK lebih memilih ikan teri daripada ikan kakap yang telah dihidangkan di meja makan, sehingga peluang untuk memberikan asupan yang lebih besar terhadap Negara justru semakin kecil.
“Kami berharap bahwa KPK tidak lagi-lagi mencari aman terhadap kasus yang melibatkan pemerintah pusat, mencari posisi aman di balik kasus yang melibatkan kekuasaan, sehingga turut memberikan sumbangsih terhadap kerugian Negara yang sedang berada di balik hutang,” jelas Adri.
“setidaknya KPK membuka dan mentransparansikan apa hasil investigasi yang dilakukan di ruang Menpora,” tutup Adri. |ATA/PRB
