PRIBUMINEWS – Tingkat kepuasan masyarakat atas penanganan permasalahan wabah virus Corona oleh pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ternyata rendah. Bahkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi-Ma’ruf ini jauh dibawah kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Fakta tersebut terungkap berdasarkan hasil survei Puslitbangdiklat RRI dengan lembaga survei Indo Barometer (IB). Penggalian data kolaborasi survei yang diberi tajuk ‘Survei Jurnalisme Presisi’ sub tema “Pengangguran dan Kemiskinan” tersebut digelar dari tanggal 12-18 Mei 2020.
Hasilnya, setelah tiga bulan semenjak kasus positif Covid 19 pertama diumumkan oleh pemerintah, ternyata mayoritas responden survei (53,8%) menyatakan tidak puas terhadap penanganan masalah wabah Covid 19 yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Terbukti mereka yang puas hanya berjumlah 45.9% saja.
Lima penyebab ketidakpuasan masyarakat tersebut dikarenakan: kebijakan Jokowi tidak konsisten (17.3%), lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial (10.7%), data penerima bantuan tidak akurat (10.1%), penanganan secara umum lambat (10.1%), kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda (8.9%).
Tidak hanya terkait pada masalah kesehatan semata, ketidakpuasan masyarakat juga terjadi pada penanganan dampak wabah corona yang berdampak pada perekonomian. Menegaskan data yang telah ditemukan BPS, Kementerian Tenaga Kerja atau Kadin, survei ini juga menemukan fakta bahwa wabah corona juga menimbulkan krisis ekonomi khususnya pada jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Tidak main-main, sejumlah 95,8% responden mengatakan jumlah pengangguran meningkat setelah Covid 19. Selain itu juga ada sebesar 90,1%. yang juga menyatakan jumlah kemiskinan meningkat setelah Covid-19. Di sektor ini, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf lebih parah lagi. Ada sebesar 84,3% yang tidak puas terhadap penanganan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin di bidang ini. Hanya ada 11,6% yang menyatakan tidak puas dan selebihnya 4,3% menjawab tidak tahu/tidak jawab.
Ketidakpuasan masyarakat terkait masalah pengangguran disebabkan oleh PSBB mengakibatkan sulit bekerja dan mendapat pekerjaan (19,8%), sulitnya mencari pekerjaan (15,2%), Kartu Prakerja belum efektive (11,2%), sulit mendapatkan pekerjaan (8,6%), belum ada solusiyang tepat bagi yang menganggur (8,6%).
Sedangkan terkait masalah kemiskinan, ada sebesar 21,9% responde yang mengeluhkan semakin bertambahnya kemiskinan, adanya korupsi dana bantuan (18,9%), terlambatnya bantuan bagi masyarakat miskin (13,6%), jumlah bantuan sedikit (10,1%), serta masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu (7,6%).
Namun, berbanding terbalik dengan ketidakpuasan masyarakat (responden) terhadap penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah pusat, ternyata mayoritas responden justru merasa puas dengan penanganan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Ada sebesar 57.3% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah provinsi, yang tidak puas hanya sebesar 41.1%, tidak tahu/tidak jawab sebesar (1.8%).
Hal-hal yang membuat responden puas terhadap pengananan wabah Corona oleh Pemerintahan Provinsi yaitu: Gubernur lebih tanggap dibanding pemerintah pusat (26,2%),Pencegahan penularan covid-19 di daerah bagus (22,7%),Kerja tenaga medis di daerah sudah bagus (10,2%),Jumlah terinfeksi semakin hari semakin menurun (7,6%),Kerja nyata gubernur (7,1%),Gubernur lebih mengerti daerah dibanding pusat (6,2%),Psbb di daerah sudah berjalan baik (6,2%),Di daerah lebih aman dibandingkan di kota(4,4%), Gubernur menekan arus mudik (3,1%),Ada bantuan provinsi (1,3%),Penanganan pencegahan covid-19 lebih tertib (1,3%),Aturan gubernur tegas (1,3%),Distribusi bantuan sudah baik (1,3%),Himbauan
gubernur jelas (0,9%).(MARKOMIND)
